Soal Anggota DPR Akan Suntik Vaksin Nusantara, Pengamat: Antarlembaga Justru Saling Berkompetisi

Kompas.com - 13/04/2021, 15:22 WIB
 Ilustrasi vaksinasi. Dok. Shutterstock Ilustrasi vaksinasi.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Komisi IX DPR dikabarkan akan disuntik vaksin Nusantara dalam uji klinis II di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Rabu (14/4/2021).

Diketahui, vaksin Nusantara hingga kini belum mendapatkan izin uji klinis fase II dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai, langkah sejumlah anggota DPR yang akan menerima vaksin Nusantara menunjukkan tidak adanya kerja sama antarlembaga dalam menangani Covid-19.

Dalam hal ini, lembaga yang dimaksud Trubus yaitu DPR dan BPOM, yang justru terlihat saling berkompetisi.

"Ada persoalan karut-marut di dalam penanganan Covid-19, di mana antarlembaga bukan berkolaborasi, tapi malah berkompetisi, ini yang jadi masalah," ujar Trubus kepada Kompas.com, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: Rabu Besok, Komisi IX DPR Akan Disuntik Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto

Lebih lanjut Trubus juga mengingatkan DPR dan pihak-pihak yang akan mendapatkan suntikan vaksin Nusantara.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika BPOM belum mengeluarkan izin, namun suntikan sudah diberikan, maka sambung Trubus, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi gejala pasca vaksinasi.

"Yang menjadi rumit adalah ketika vaksin Nusantara disuntikkan, kemudian timbul masalah pasca vaksinasi, yang bertanggung jawab siapa?" ungkapnya.

Jika dinamika antarlembaga negara yang menangani Covid-19 terus terjadi seperti ini, Trubus menilai, akan timbul public distrust dari masyarakat.

"Selain itu baik DPR dan BPOM akan menjadi instansi yang lemah. Sebab munculnya public distrust akan membuat persepsi publik pada dua lembaga tidak terkontrol," imbuhnya.

Trubus menambahkan, dampak dari adanya kompetisi antarlembaga dalam penanganan Covid-19 di tingkat pemerintah pusat dapat berakibat pada munculnya kebijakan liar yang diterapkan pejabat daerah terkait penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing.

Sebab pemerintah daerah merasa bahwa dua lembaga yang semestinya bisa berlolaborasi untuk menangani pandemi corona, justru tidak saling belerjasama.

Sebagai informasi, Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena menyebut sejumlah anggota komisinya akan mendapatkan suntikan vaksin Nusantara.

Baca juga: Terkait Vaksin Nusantara, BPOM: Kriteria Vaksin Karya Anak Bangsa Harus Dipertegas

Melki juga menyebut akan ada pimpinan yang ikut dalam penyuntikan vaksinasi itu.

Ia mengeklaim, tim peneliti vaksin Nusantara sudah bekerja mengembangkan vaksin Nusantara sesuai rekomendasi BPOM.

Melki juga mempertanyakan sikap BPOM yang tak kunjung memberikan izin penelitian fase II vaksin Nusantara.

"Jadi produk-produk vaksin yang impor itu toleransinya diberikan seluas-luasnya untuk vaksin impor, untuk vaksin dalam negeri Bu Penny (Kepala BPOM) tidak memberikan dukungan, political will-nya enggak kita lihat," sebut Melki.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Nasional
KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Nasional
Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Nasional
Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Nasional
UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

Nasional
Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Nasional
Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Nasional
Sepakati Pembatasan Kehadiran di DPR, Komisi II Minta Pemerintah Serius Tambah Target Vaksinasi

Sepakati Pembatasan Kehadiran di DPR, Komisi II Minta Pemerintah Serius Tambah Target Vaksinasi

Nasional
Penularan Covid-19 di DKI dan Jabar Meningkat, BNPB Siapkan 8.000 Kamar Isolasi

Penularan Covid-19 di DKI dan Jabar Meningkat, BNPB Siapkan 8.000 Kamar Isolasi

Nasional
Epidemiolog Nilai Kebijakan Work From Bali Tidak Tepat

Epidemiolog Nilai Kebijakan Work From Bali Tidak Tepat

Nasional
UPDATE 18 Juni: 12.096.066 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 Juni: 12.096.066 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Ulang Sekolah Tatap Muka

Kasus Covid-19 Melonjak, Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Ulang Sekolah Tatap Muka

Nasional
UPDATE: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 4.793, Total 130.096

UPDATE: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 4.793, Total 130.096

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X