Pimpinan DPR Minta Kemenaker Pastikan Perusahaan Bayar THR Karyawan H-7 Sebelum Lebaran

Kompas.com - 13/04/2021, 15:17 WIB
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. 
DOK. Humas DPR RIWakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk mewajibkan perusahaan membayar hak tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya maksimal tujuh hari sebelum Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri.

Hal itu juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker untuk memastikan perusahaan membayar THR kepada pekerja atau buruh tepat waktu dan sesuai peraturan yang ditetapkan" Kata Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulis, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: Pemerintah Bentuk Satgas Awasi Pelaksanaan Pembayaran THR 2021

Politikus Golkar itu juga mendorong para pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan secara penuh dan tepat waktu THR bagi seluruh pekerjanya.

Menurut Azis, roda perekonomian di masa pandemi Covid-19 juga sudah mulai bergerak dan kegiatan perekonomian masyarakat sudah mulai membaik.

Ia juga meminta Kemenaker dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk mengawasi pembayaran THR yang dilakukan perusahaan.

Bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada karyawannya diminta untuk membuat dialog dan kesepakatan dengan para karyawan.

"Pengusaha yang tidak mampu membayar THR melakukan dialog dengan para pekerja dengan membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran dengan syarat pembayaran dilakukan sebelum hari raya lebaran tahun berikutnya" ujarnya.

Baca juga: Suara Buruh: Tolak THR Dicicil, Minta Diskusi Terbuka jika Pengusaha Beralasan Rugi

Sebelumnya, pemerintah secara resmi menetapkan pembayaran THR keagamaan tahun 2021 dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Hal tersebut dijabaran melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021 mewajibkan para pengusaha untuk melakukannya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X