Soal Pengajuan Merek Partai Demokrat oleh SBY, Dirjen Kekayaan Intelektual: Kemungkinan Ditolak

Kompas.com - 13/04/2021, 13:17 WIB
Diretur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Freddy Haris, di Grand Sahid Hotel, Sudirman, Jakarta, Senin (9/12/2019).  KOMPAS.com/Dian Erika Diretur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Freddy Haris, di Grand Sahid Hotel, Sudirman, Jakarta, Senin (9/12/2019).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris menyatakan, kemungkinan besar akan menolak pengajuan merek Partai Demokrat sebagai hak kekayaan intelektual yang diajukan oleh pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Presiden RI keenam yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mendaftarkan merek Partai Demokrat atas nama pribadi.

"Sedang dalam proses dan kemungkinan ditolak," kata Freddy kepada Kompas.com, Selasa (13/4/2021).

Freddy mengungkapkan, alasan kemungkinan ditolaknya pengajuan merek Partai Demokrat yang diajukan SBY tersebut, yakni karena nama Partai Demokrat yang sudah didaftarkan di Kemenkumham sebagai nama partai.

"Alasannya karena sama persis," ucap Freddy.

Baca juga: SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Pendaftaran atau pengajuan merek Partai Demokrat sebagai hak kekayaan intelektual oleh SBY ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham diketahui pada tanggal 18 Maret 2021 secara daring (online).

Kendati demikian Freddy mengatakan SBY tetap berhak mengajukan merek Partai Demokrat atas nama pribadi meskipun nama tersebut saat ini sudah memiliki hak cipta dan terdaftar di Kemenkumham.

Pengajuan merek partai yang didirikan pada tanggal 9 September 2001 dan disahkan oleh Kemenkumham pada tanggal 27 Agustus 2003 itu, akan diproses selama 3 bulan ke depan.

Setelah itu, selanjutnya akan diumumkan dan masuk pada tahap pemeriksaan.

Berdasarkan website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, permohonan Partai Demokrat diketahui atas nama pemilik Susilo Bambang Yudhoyono yang beralamat di Puri Cikeas Indah nomor 2 RT 001 RW 002, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Vaksinasi Gotong-royong Dimulai Setelah Idul Fitri 1442 Hijriah

Satgas: Vaksinasi Gotong-royong Dimulai Setelah Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Pria Asal Jakarta Meninggal Setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Satgas: Belum Ada Keputusan Tunda Penggunaan AstraZeneca

Pria Asal Jakarta Meninggal Setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Satgas: Belum Ada Keputusan Tunda Penggunaan AstraZeneca

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Dugaan Aliran Dana ke Parpol dalam Kasus Suap Bupati Nganjuk

Bareskrim Polri Dalami Dugaan Aliran Dana ke Parpol dalam Kasus Suap Bupati Nganjuk

Nasional
Masjid Istiqlal Batalkan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah

Masjid Istiqlal Batalkan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Peduli Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Salurkan Bantuan Orthosis dan Sembako

Peduli Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Salurkan Bantuan Orthosis dan Sembako

Nasional
Jelang Idul Fitri, Jokowi Tinjau Situasi Terkini di Jakarta dan Bagi-bagi Sembako

Jelang Idul Fitri, Jokowi Tinjau Situasi Terkini di Jakarta dan Bagi-bagi Sembako

Nasional
Jelang Lebaran, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 2,27 Triliun

Jelang Lebaran, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 2,27 Triliun

Nasional
KSPI: Tolak TKA dari Mana Pun Masuk Indonesia Saat Pandemi

KSPI: Tolak TKA dari Mana Pun Masuk Indonesia Saat Pandemi

Nasional
Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

Nasional
Pemerintah Diminta Ingatkan Perusahaan yang Tak Beri THR ke Karyawannya

Pemerintah Diminta Ingatkan Perusahaan yang Tak Beri THR ke Karyawannya

Nasional
Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Nasional
Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Nasional
Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X