Menteri PPPA: Implementasi Kesetaraan Gender pada Inpres 9/2000 Masih Sebatas Wacana

Kompas.com - 13/04/2021, 12:13 WIB
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga saat peresmian gedung UPTD PPPA di Mataram, NTB KOMPAS.COM/IDHAM KHALIDKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga saat peresmian gedung UPTD PPPA di Mataram, NTB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga meminta para kepala daerah lebih menghadirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan.

Salah satu caranya, kata dia, dengan mengaktifkan lagi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Sebab dalam peraturan tersebut termuat strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional, baik di pusat maupun daerah.

Baca juga: Menteri PPPA: Perempuan Tulang Punggung Pemulihan Sosial Ekonomi di Masa Pandemi

"Kesetaraan gender yang dituangkan dalam Inpres itu masih berlaku hingga sekarang, tapi implementasinya masih sebatas wacana," ujar Bintang pada pembukaan acara Sosialisasi dan Diskusi Persiapan Pelaksanaan G20 Empower di Bali, Senin (12/4/2021), dikutip dari siaran pers.

"Jadi saya harap para kepala daerah lebih menghadirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan," lanjut dia.

Sebab, kata dia, setiap individu sesuai konstitusi di negeri ini memiliki kesempatan yang sama dalam semua sektor kehidupan.

Menurut Bintang, dengan jumlah perempuan hampir mencapai 50 persen dari penduduk, ditambah jumlah anak sekitar 30 persen menjadi sumber daya yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia.

“Dari sisi jumlah, potensi perempuan Indonesia itu luar biasa. Jadi saya mendorong para kepala daerah untuk melakukan pemetaan persoalan perempuan dan anak, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki perspektif perempuan dan anak," kata dia.

Bintang menuturkan, semua perempuan baik yang berperan sebagai ibu rumah tangga maupun tidak, memiliki impian untuk mengembangkan diri.

Namun ruang kesempatan itu sangat terbatas sehingga perempuan harus diberikan kesempatan untuk dapat setara dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan di lapangan.

Baca juga: Linmas Pemerkosa Gadis Tunarungu Belum Ditangkap, Keluarga Akan Adukan ke Komnas Perempuan

Bintang mengatakan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan Indonesia sedikit mengalami peningkatan sebanyak 0,80 persen pada periode 2018 hingga 2019, menjadi 69,18.

"Namun angka tersebut masih jauh dari harapan dan harus ditingkatkan lagi," kata dia.

Oleh karena itu, kata Bintang, untuk meningkatkan angka IPM bagi perempuan, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terdapat tiga aspek yang menjadi tolok ukur, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewan Keamanan PBB Diminta Cegah Kekerasan terhadap Warga Palestina Berlanjut

Dewan Keamanan PBB Diminta Cegah Kekerasan terhadap Warga Palestina Berlanjut

Nasional
Satgas: Vaksinasi Gotong-royong Dimulai Setelah Idul Fitri 1442 Hijriah

Satgas: Vaksinasi Gotong-royong Dimulai Setelah Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Pria Asal Jakarta Meninggal Setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Satgas: Belum Ada Keputusan Tunda Penggunaan AstraZeneca

Pria Asal Jakarta Meninggal Setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Satgas: Belum Ada Keputusan Tunda Penggunaan AstraZeneca

Nasional
Bareskrim Polri Dalami Dugaan Aliran Dana ke Parpol dalam Kasus Suap Bupati Nganjuk

Bareskrim Polri Dalami Dugaan Aliran Dana ke Parpol dalam Kasus Suap Bupati Nganjuk

Nasional
Masjid Istiqlal Batalkan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah

Masjid Istiqlal Batalkan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Peduli Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Salurkan Bantuan Orthosis dan Sembako

Peduli Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Salurkan Bantuan Orthosis dan Sembako

Nasional
Jelang Idul Fitri, Jokowi Tinjau Situasi Terkini di Jakarta dan Bagi-bagi Sembako

Jelang Idul Fitri, Jokowi Tinjau Situasi Terkini di Jakarta dan Bagi-bagi Sembako

Nasional
Jelang Lebaran, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 2,27 Triliun

Jelang Lebaran, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 2,27 Triliun

Nasional
KSPI: Tolak TKA dari Mana Pun Masuk Indonesia Saat Pandemi

KSPI: Tolak TKA dari Mana Pun Masuk Indonesia Saat Pandemi

Nasional
Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

Nasional
Pemerintah Diminta Ingatkan Perusahaan yang Tak Beri THR ke Karyawannya

Pemerintah Diminta Ingatkan Perusahaan yang Tak Beri THR ke Karyawannya

Nasional
Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Nasional
Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X