Kompas.com - 13/04/2021, 12:13 WIB
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga saat peresmian gedung UPTD PPPA di Mataram, NTB KOMPAS.COM/IDHAM KHALIDKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga saat peresmian gedung UPTD PPPA di Mataram, NTB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga meminta para kepala daerah lebih menghadirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan.

Salah satu caranya, kata dia, dengan mengaktifkan lagi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Sebab dalam peraturan tersebut termuat strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional, baik di pusat maupun daerah.

Baca juga: Menteri PPPA: Perempuan Tulang Punggung Pemulihan Sosial Ekonomi di Masa Pandemi

"Kesetaraan gender yang dituangkan dalam Inpres itu masih berlaku hingga sekarang, tapi implementasinya masih sebatas wacana," ujar Bintang pada pembukaan acara Sosialisasi dan Diskusi Persiapan Pelaksanaan G20 Empower di Bali, Senin (12/4/2021), dikutip dari siaran pers.

"Jadi saya harap para kepala daerah lebih menghadirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan," lanjut dia.

Sebab, kata dia, setiap individu sesuai konstitusi di negeri ini memiliki kesempatan yang sama dalam semua sektor kehidupan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Bintang, dengan jumlah perempuan hampir mencapai 50 persen dari penduduk, ditambah jumlah anak sekitar 30 persen menjadi sumber daya yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia.

“Dari sisi jumlah, potensi perempuan Indonesia itu luar biasa. Jadi saya mendorong para kepala daerah untuk melakukan pemetaan persoalan perempuan dan anak, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki perspektif perempuan dan anak," kata dia.

Bintang menuturkan, semua perempuan baik yang berperan sebagai ibu rumah tangga maupun tidak, memiliki impian untuk mengembangkan diri.

Namun ruang kesempatan itu sangat terbatas sehingga perempuan harus diberikan kesempatan untuk dapat setara dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan di lapangan.

Baca juga: Linmas Pemerkosa Gadis Tunarungu Belum Ditangkap, Keluarga Akan Adukan ke Komnas Perempuan

Bintang mengatakan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan Indonesia sedikit mengalami peningkatan sebanyak 0,80 persen pada periode 2018 hingga 2019, menjadi 69,18.

"Namun angka tersebut masih jauh dari harapan dan harus ditingkatkan lagi," kata dia.

Oleh karena itu, kata Bintang, untuk meningkatkan angka IPM bagi perempuan, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terdapat tiga aspek yang menjadi tolok ukur, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemda Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19, Ini Penjelasan Kemenkes

Pemda Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Pekan Depan

Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Pekan Depan

Nasional
Belanja Tak Penting di Daerah Masih Tinggi, Pemda Diminta Alihkan Anggaran untuk Perlindungan Sosial dan Kesehatan

Belanja Tak Penting di Daerah Masih Tinggi, Pemda Diminta Alihkan Anggaran untuk Perlindungan Sosial dan Kesehatan

Nasional
Menko PMK Minta Lurah dan RT/RW Aktif Pantau Warganya yang Belum Terima Bansos

Menko PMK Minta Lurah dan RT/RW Aktif Pantau Warganya yang Belum Terima Bansos

Nasional
Kasus Kudatuli yang Tak Tuntas Saat Megawati Menjabat Presiden...

Kasus Kudatuli yang Tak Tuntas Saat Megawati Menjabat Presiden...

Nasional
Guru Besar UI Nilai Perlu Desentralisasi Sistem Perlindungan Sosial

Guru Besar UI Nilai Perlu Desentralisasi Sistem Perlindungan Sosial

Nasional
Jawa dan Bali Catat 758 Kasus Varian Delta

Jawa dan Bali Catat 758 Kasus Varian Delta

Nasional
Kementerian PPPA Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 360 Anak Butuh Perlindungan Khusus

Kementerian PPPA Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 360 Anak Butuh Perlindungan Khusus

Nasional
Jejak Persembunyian Wiji Thukul Usai Dituding Terlibat 27 Juli 1996

Jejak Persembunyian Wiji Thukul Usai Dituding Terlibat 27 Juli 1996

Nasional
Mendagri Ajak Dunia Usaha dan Warga Mampu untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Mendagri Ajak Dunia Usaha dan Warga Mampu untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Nasional
Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan 'Leadership In Crisis', Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan "Leadership In Crisis", Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Nasional
Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Nasional
Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X