Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/04/2021, 07:15 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut perkembangan ekonomi digital di Indonesia merupakan yang tercepat di Asia Tenggara. Jokowi mengatakan, Indonesia telah memiliki sekitar 2.193 perusahaan rintisan atau startup.

Bahkan, kata Jokowi, terdapat lima startup berpredikat unicorn atau memiliki valuasi lebih dari 1 miliar dollar AS. Kemudian satu startup berpredikat decacorn, dengan nilai valuasi mencapai 10 miliar dollar AS.

"Perkembangan ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia merupakan yang tercepat di Asia Tenggara dan akan menjadi kekuatan tersendiri bagi Indonesia untuk mewujudkan visinya," ujar Jokowi, dalam sambutannya secara virtual pada pembukaan pameran dagang Hannover Messe 2021, ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Negara, Senin (12/4/2021).

Baca juga: Pemerintah Jamin Penyiapan Fasilitas Ekonomi Digital di Indonesia

Industri 4.0 diperkirakan akan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia dengan jumlah mencapai 133 miliar dollar AS pada 2025.

Dengan didukung 185 juta penduduk yang telah terhubung layanan internet, kata Jokowi, kemajuan industri tersebut akan mengantarkan Indonesia menuju sepuluh besar kekuatan ekonomi global pada 2030.

Terkait hal tersebut, Indonesia telah menyiapkan peta jalan implementasi Making Indonesia 4.0” yang telah diluncurkan sejak 2018.

Jokowi menjelaskan, terdapat tiga hal utama yang akan menjadi fokus Indonesia dalam mewujudkan pengembangan industri 4.0.

Fokus pertama yang sekaligus menjadi kekuatan utama Indonesia ialah bonus demografi yang akan memperkuat kualitas SDM Indonesia.

“Pertama, di era industri 4.0, penguatan SDM adalah kebutuhan. Indonesia memiliki bonus demografi. Pada tahun 2030 jumlah usia produktif di Indonesia tumbuh dua kali lipat,” ucap Jokowi.

Baca juga: Sri Mulyani: Pelaku Ekonomi Digital Cenderung Monopolistik atau Oligopoli

Namun, tantangan yang harus dihadapi ialah menyiapkan SDM dalam jumlah besar tersebut untuk mampu menghadapi tantangan digital pada masa mendatang.

Kedua, penciptaan iklim investasi yang mendukung pengembangan industri 4.0.

Jokowi mengatakan, pembenahan iklim investasi membutuhkan pembenahan reformasi struktural.

“Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah satunya. Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mempermudah izin usaha, memberikan kepastian hukum, dan memberikan insentif," ucapnya.

"Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan insentif bagi ekonomi digital dan mendukung pengembangan industri 4.0,” tutur Jokowi.

Ketiga, Indonesia akan berinvestasi pada pembangunan hijau.

Baca juga: Sri Mulyani: Transformasi Ekonomi Digital Tak Akan Terjadi bila Infrastruktur Tidak Memadai

Menurut World Economic Forum, pembangunan hijau memiliki potensi bisnis sebesar 10,1 triliun dollar AS dengan peluang pembukaan 395 juta lapangan kerja baru hingga 2030.

Jokowi menuturkan, berbagai langkah telah dilakukan Indonesia dalam sektor tersebut.

Di antaranya pengembangan biodiesel dari kelapa sawit hingga penerapan pembangkit listrik tenaga surya atap di sektor rumah tangga.

“Di saat yang sama Indonesia siap berkontribusi pada energi masa depan. Sebagai negara produsen nikel terbesar dunia, Indonesia juga mengembangkan pengolahan biji nikel menjadi baterai lithium sebagai komponen utama baterai ponsel maupun mobil listrik,” ujar Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com