Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kompas.com - 13/04/2021, 06:06 WIB
Direktur Jenderal HAM Kemenkumhan Mualimin Abdi usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/3/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYADirektur Jenderal HAM Kemenkumhan Mualimin Abdi usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membentuk Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat (UKP-PPHB).

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyebut, unit kerja ini tidak akan mencampuri mekanisme yudisial atau penyelesaian kasus melalui pengadilan.

Dirjen HAM Kemenkumham Mualimin Abdi mengatakan, mekanisme yudisial tetap menjadi ranah kewenangan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komnas HAM.

Baca juga: Unit Kerja Presiden Terkait Pelanggaran HAM Berat Disebut untuk Pulihkan Hak Korban

"Unit kerja ini nantinya tidak akan memengaruhi atau mencampuri urusan penindakan yudisial. Itu sudah ranahnya Komnas HAM dan Kejaksaan Agung," ujar Mualimin kepada Kompas.com, Senin (12/4/2021).

Mualimin menegaskan, mekanisme non-yudisial yang menjadi fokus UKP PPHB tidak lantas membuat pemerintah menghentikan mekanisme yudisial.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi bukan tindakan non-yudisial dilakukan, penyelesaian melalui mekanisme yudisialnya berhenti. Justru kalau proses hukumnya berjalan, dan upaya non-yudisial dengan pemulihan hak korban selesai, ini kan baik untuk korban," papar dia.

Mualimin mengatakan, UKP-PPHB bermaksud untuk memberikan jaminan bahwa negara hadir bagi korban atau keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat.

Baca juga: LPSK Pertanyakan Tugas Unit Kerja Presiden Terkait Penanganan Pelanggaran HAM

Selain itu, kata Mualimin, unit kerja ini juga dipersiapkan karena Presiden Joko Widodo meminta segera ada penanganan pemerintah terhadap pelanggaran HAM berat.

Ia juga menjelaskan unit kerja ini bertujuan untuk melakukan penanganan non-yudisial, sembari menunggu Rancangan Undang-undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) disahkan.

"Jadi kalau RUU KKR selesai (disahkan), maka unit kerja akan dinyatakan selesai. Tapi kalau RUU KKR tidak selesai-selesai kita batasi (unit kerja) sampai 2024," pungkasnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ahli Hukum Sebut Kontrak Backdate dalam Proses Alih Status Pegawai KPK Termasuk Tindak Pidana

Ahli Hukum Sebut Kontrak Backdate dalam Proses Alih Status Pegawai KPK Termasuk Tindak Pidana

Nasional
Ini Kata Ombudsman jika dalam 30 Hari KPK Tak Lakukan Tindakan Korektif pada Proses Alih Status Pegawai

Ini Kata Ombudsman jika dalam 30 Hari KPK Tak Lakukan Tindakan Korektif pada Proses Alih Status Pegawai

Nasional
Terima Surat Somasi Moeldoko, ICW: Kami Sedang Mempelajari

Terima Surat Somasi Moeldoko, ICW: Kami Sedang Mempelajari

Nasional
UPDATE: 3,4 Kasus Covid-19 dan Target Pemerintah Beri 1,2 Juta Dosis Vaksin Per Hari

UPDATE: 3,4 Kasus Covid-19 dan Target Pemerintah Beri 1,2 Juta Dosis Vaksin Per Hari

Nasional
Mendagri Terbitkan 3 Aturan Teknis Perpanjangan PPKM 3-9 Agustus 2021

Mendagri Terbitkan 3 Aturan Teknis Perpanjangan PPKM 3-9 Agustus 2021

Nasional
Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Nasional
Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Nasional
Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Nasional
Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Nasional
Menkes: Baru 22 Persen Vaksin yang Diterima, Sisanya pada Agustus-Desember

Menkes: Baru 22 Persen Vaksin yang Diterima, Sisanya pada Agustus-Desember

Nasional
Jokowi: Dalam Kondisi Apapun, Protokol Kesehatan adalah Kunci

Jokowi: Dalam Kondisi Apapun, Protokol Kesehatan adalah Kunci

Nasional
Luhut: PPKM Level 4 Diterapkan di Daerah yang Kasus Kematiannya Naik

Luhut: PPKM Level 4 Diterapkan di Daerah yang Kasus Kematiannya Naik

Nasional
Luhut: Sudah Kami Siapkan 49.000 Tempat Tidur Isolasi Terpusat di Jawa-Bali

Luhut: Sudah Kami Siapkan 49.000 Tempat Tidur Isolasi Terpusat di Jawa-Bali

Nasional
Kasus Covid-19 dan Kematian Tinggi, 4 Daerah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Kasus Covid-19 dan Kematian Tinggi, 4 Daerah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X