Kompas.com - 12/04/2021, 20:55 WIB
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid menilai, jika tak ada pengungkapan, pengakuan kesalahan, dan pertanggungjawaban pelaku bukanlah sebuah rekonsiliasi dalam penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat

Hal itu disampaikan Usman menanggapi upaya pemerintah yang sedang mempersiapkan Unit Kerja Presiden terkait Penanganan Pelanggaran Ham Berat (UKP-PPHB) yang disebut fokus pada penanganan non yudisial atau tanda melalui jalur hukum.

Usman meminta, sebelum UKP PPHB disahkan, terlebih dulu harus dijelaskan mekanisme non-yudisial yang dimaksud oleh pemerintah dan DPR.

“Rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran, tanpa pengakuan kesalahan, tanpa pertanggungjawaban pelaku, bukanlah rekonsilasi," jelasnya dihubungi Kompas.com, Senin (12/3/2021).

Baca juga: Pemerintah dan DPR Diminta Merinci Arti Penanganan Non-Yudisial dalam Kasus HAM Berat

"Jadi pemerintah dan DPR harus terlebih dulu menjelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan non-yudisial,” tambahnya.

Menurut Usman, penyelesaian secara non-yudisial adalah pendekatan yang dilakukan untuk menjawab problem keadilan yang tidak didapatkan oleh korban pada proses yudisial.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Upaya non-yudisial bukan dilakukan karena pelaku pelanggaran HAM berat tidak bisa dihukum.

“Tetapi lebih karena penghukuman itu tidak cukup memberi keadilan akibat kompleksitas kejahatan dan kerusakan yang ditimbulkan. Jadi pendekatan non-yudisial dan yudisial dalam standar internasional memliki maksud keadilan,” sebut Usman.

Baca juga: Komnas HAM Diminta Bikin Terobosan, Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu secara Non-yudisial

Pada prosesnya, lanjut Usman, proses non yudisial juga mesti dilakukan dengan melakukan pencarian, pengungkapan, dan pengakuan atas kebenaran.

“Baik kebenaran factual tentang peristiwa maupun kebenaran sejarah di balik peristiwa pelanggaran HAM. Pendekatan non-yudisial juga harus menjunjung tinggi keadilan, bukan untuk menutup jalan keadilan,” imbuhnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Penonton PON XX Papua 2021 Dibatasi 25 Persen dari Kapasitas

Nasional
Batasi Pelaku Perjalanan Internasional, Pintu Masuk Udara Hanya Via Jakarta dan Manado

Batasi Pelaku Perjalanan Internasional, Pintu Masuk Udara Hanya Via Jakarta dan Manado

Nasional
Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Luhut Klaim Penanganan Pandemi di Indonesia Dapat Penghargaan dari Banyak Negara

Nasional
Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Ini 10 Daerah yang Masih Terapkan PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Luhut: Kasus Harian Covid-19 Turun 98 Persen dari Puncaknya

Nasional
Luhut Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia

Luhut Soroti Rendahnya Cakupan Vaksinasi Covid-19 terhadap Lansia

Nasional
Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Anggota DPR Minta Penindakan Teroris Beriringan dengan Deradikalisasi

Nasional
Antipasi Masuknya Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi Pintu Masuk RI

Antipasi Masuknya Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi Pintu Masuk RI

Nasional
PPKM Diperpanjang, Perusahaan Sektor Non-esensial Bisa Terapkan WFO 25 Persen dari Kapasitas

PPKM Diperpanjang, Perusahaan Sektor Non-esensial Bisa Terapkan WFO 25 Persen dari Kapasitas

Nasional
Sedekah Wi-Fi untuk Para Pewaris Negeri

Sedekah Wi-Fi untuk Para Pewaris Negeri

Nasional
UPDATE 20 September: 45,2 Juta Orang Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 September: 45,2 Juta Orang Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Luhut: Kami Tak Akan Lakukan Perubahan Kebijakan Pandemi yang Drastis, Mohon Pengertiannya

Luhut: Kami Tak Akan Lakukan Perubahan Kebijakan Pandemi yang Drastis, Mohon Pengertiannya

Nasional
Luhut: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Kini di Bawah 2 Persen

Luhut: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Kini di Bawah 2 Persen

Nasional
Luhut: Liga 2 Bisa Digelar di Daerah PPKM Level 3 dan 2 di Jawa Bali

Luhut: Liga 2 Bisa Digelar di Daerah PPKM Level 3 dan 2 di Jawa Bali

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.932 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 1.932 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.