Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/04/2021, 19:48 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah diminta menegakkan aturan terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan atau pengusaha pada pekerja.

Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (12/4/2021).

Menurut Said, pemerintah harus menerapkan aturan berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/6/HK.04/VI/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Baca juga: Kadin DKI Imbau Pekerja Tak Paksa Perusahaan Bayar THR jika Kondisi Tak Memungkinkan

Terlebih dalam surat edaran tersebut, lanjut Said, pemerintah masih memberi kemudahan pada perusahaan ihwal pemberian THR.

“Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19. Dimana nilai THR, dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara bipartite dengan serikat pekerja dan perwaikilan buruh jika perusahaan tidak ada serikat pekerja,” jelas Said.

Dalam surat edaran itu, disebutkan perusahaan dapat berunding dengan serikat pekerja dan perwakilan buruh jika tidak bisa membayarkan THR sesuai ketentuan.

“Dalam perundingan itu, perusahaan yang terdampak Covid-19 wajib membuktikan ketidakmampuannya kepada buruh, dengan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan,” lanjut Said.

Namun Said menegaskan, ketidakmampuan perusahaan tidak boleh menjadi alasan utama tak membayarkan THR.

“Bagi pengusaha yang tidak mampu, paling lambat H-1 sebelum Hari Raya harus sudah menyelesaikan pembayaran THR,” tegas dia.

Said meminta pemerintah tegas dengan kebijakan pemberian THR, sebab menurut dia, hingga saat ini masih banyak perusahaan yang belum melunasi THR tahun 2020 pada para pekerjanya.

Selain itu, Said juga mendesak pemerintah meningkatkan peran posko THR dengan melakukan pengawasan aktif melalui Dinas Tenaga Kerja di tiap-tiap daerah.

Pemberian THR yang sesuai dengan ketentuan, sambung Said, dapat meningkatkan ekonomi Indonesia.

Baca juga: Minta THR Dibayar Penuh, Buruh: Kami Perlu Itu untuk Penuhi Kebutuhan karena Gaji Dicicil

“THR akan meningkatkan daya beli dan akhirnya meningkatkan konsumsi. Bahkan diperkirakan akan terjadi peningkatan ekonomi dari uang THR yang berputar, yakni sebesar Rp 230 triliun atau 10 persen dari APBN. Sungguh besar nilainya,” pungkas dia.

Sebagai informasi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut pada 2021 THR wajib dibayarkan penuh kepada pekerja dan buruh.

Hal itu berbeda dengan tahun 2020 dimana pengusaha diberi kelonggaran pemberian THR dengan alasan kelangsungan usaha.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangi Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangi Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com