PENAJAM, KOMPAS.com - Pemerintah mengizinkan pihak swasta turut serta dalam proses pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Hal itu pun ditegaskan kembali oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat ditanya Kompas.com dalam kegiatan peninjauan lokasi titik Istana Negara, Senin (12/4/2021).
"Kita memberikan kesempatan kepada swasta untuk bergerak," kata Suharso kepada Kompas.com, Senin.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca juga: Suharso: Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Akan Ganggu Populasi Bekantan dan Masyarakat
Suharso tak memerinci berapa total APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN.
Salah satu alasan mengizinkan pihak swasta turut membangun dengan maksud agar tak membebani APBN.
"Maksudnya, tidak akan memberatkan APBN. Tetap dibiayai APBN, iya. Tapi pada saat yang sama, kita memberikan kesempatan kepada swasta untuk bergerak," ucapnya.
Lebih lanjut, Suharso menjabarkan bagaimana teknisnya pemerintah mengizinkan pihak swasta dalam pembangunan IKN.
Menurut dia, pihak swasta dapat berpartisipasi dalam membangun fasilitas publik seperti perkantoran, perumahan, hingga rumah sakit.
"Sepanjang itu bisa menghasilkan revenue buat swasta, dan swasta bisa membiayai itu tentu menarik buat mereka. Dengan demikian, pada saat yang sama kita menggerakkan ekonomi," ujarnya.
Baca juga: Kepala Bappenas Pastikan Titik Nol Istana Negara di Ibu Kota Baru
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menegaskan kembali, dirinya berulang kali mengatakan bahwa pembangunan IKN dapat menjadi objek pajak yang baru dari para pengusaha.
"Berulangkali saya katakan bahwa IKN itu bisa menjadi play ground untuk memicu ekonomi recovery. Kalau kita biasa-biasa saja, saya kira sulit kita untuk kembali kepada pertumbuhan yang kita harapkan," terang Suharso.
Dia berharap, dengan membuka pihak swasta untuk turut serta membangun IKN, juga dapat membantu dunia kesehatan dan pendidikan di Indonesia.
Ia pun berharap apabila nantinya akan ada rumah sakit dengan fasilitas canggih di dunia yang dibangun di IKN.
Menurutnya, hal ini akan mengurangi masyarakat Indonesia pergi berobat ke luar negeri karena di Tanah Air nantinya sudah memiliki rumah sakit yang diinginkan.
"Anda tahu, berapa penduduk Indonesia yang keluar Jakarta belanja untuk jasa kesehatan. Itu triliunan per tahun. Kalau kita bisa bawa RS yang hebat di IKN kenapa tidak?," harapnya.
Begitu pula, tambah dia, soal pendidikan diharapkan ada sekolah sampai universitas yang berkelas internasional di IKN.
Ia juga menegaskan soal anggaran pembangunan IKN tidak akan mengganggu anggaran untuk Covid-19.
"Yang penting tidak mengganggu program yang sudah berjalan. Kita akan mengefektifkan anggaran-anggaran yang tersedia," kata dia.
Baca juga: Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara ke Kaltim, Gubernur Isran Noor: Bapak Presiden Pasti Masuk Surga
Sebelumnya, Suharso Monoarfa menyampaikan, perusahaan swasta nasional boleh mengundang investor asing untuk membangun kawasan IKN atau ibu kota baru di Kalimantan.
“Kita memberi tantangan kepada para pengusaha swasta nasional, silakan mengundang partner asingnya. Jadi bukan pemerintah yang mengundang investor asing," ujar Menteri Suharso dilansir dari Antara, Kamis (8/4/2021).
Dia mengatakan, pembangunan IKN merupakan playing ground baru bagi para pengusaha yang nantinya akan menjadi objek pajak pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintah tidak menutup akses untuk investor swasta.
“Ketika industri properti sedang turun, real esatate, marketing turun kenapa tidak mereka bergerak di sana. Kalau mereka dikasih playing ground, mendorong tingkat produktivitas modal mereka, kemudian memperoleh laba, itu kan objek pajak,” kata Suharso.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.