Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei KedaiKopi: Ekonomi, Korupsi, dan Penanganan Covid-19 Dianggap Kelemahan Pemerintah

Kompas.com - 12/04/2021, 16:18 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS-comEkonomi menjadi salah satu aspek dalam pemerintahan yang dinilai masih lemah oleh masyarakat. 

Hal itu terungkap dari survei yang dirilis Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo mengungkap Survei Calon Pemimpin Indonesia 2024: Banjir Tokoh Menuju 2024 itu melibatkan 1.260 responden yang tersebar di 34 provinsi. 

Baca juga: Hasil Survei Kinerja Maruf Amin Rendah, Jubir Wapres: Ya Biasa, Namanya Ban Serep...

Responden diwawancara via telepon pada 29 Maret hingga 4 April 2021.

Mayoritas responden berusia 25 sampai 40 tahun, serta memiliki Pendidikan tamat SLTA sederajat. 

“Ekonomi jadi yang dianggap penting oleh responden dan menjadi kelemahan dari pemerintah di persepsi lemah,” kata Kunto Adi dalam diskusi virtual, Senin (12/4/2021).

Kemudian kelemahan lainnya menurut responden adalah terkait korupsi. Lalu, diikuti dengan penanganan Covid-19.

Menurut Kunto masih ada 1,5 persen responden yang menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini tidak memiliki kelemahan.

Selain itu, responden juga ditanya tentang siapa yang dapat mengatasi kelemahan pemerintah tersebut.

Baca juga: Kementerian Investasi Dibentuk, Kemenristek Dihapus, Pemerintah Dinilai Anggap Ristek Tak Beri Hasil Menggembirakan

Hasilnya, Kunto Adi mengatakan, nama Presiden Joko Widodo muncul diurutan pertama sebagai sosok yang dapat mengatasi kelemahan pemerintah saat ini.

“Presiden Jokowi jadi nomor 1, (dengan angka) 32,6 persen,” ucapnya.

Berikut ini, hasil Lembaga Survei KedaiKOPI terkait kelemahan pemerintah:

1. Ekonomi: 16,8 persen
2. Korupsi: 13,3 persen
3. Mengatasi Covid-19: 12,5 persen
4. Pengangguran: 5,7 persen
5. Kurang Tegas/Teliti: 5,1 persen

6. Mendahuluan Masalah Politik: 3,6 persen
7. Pendidikan: 3,2 persen
8. Kurang Mendengarkan Rakyat/Merakyat: 3,1 persen
9. Kebijakan yang Diambil/Peraturan yang Dibuat: 2,9 persen
10. Terorisme: 2,3 persen

11. Kejahatan/Kurangnya Keamanan: 2,1 persen
12. Banyaknya Demo/Ricuh: 2,1 persen
13. Bantuan Sosial Tidak Merata: 2,0 persen
14. Kurangnya Kerjasama antar Pemerintah: 1,9 persen
15. Ketidakadilan/Kesenjangan Sosial: 1,8 persen

16. Menurunnya Toleransi/Isu Rasisme/Radikalisme: 1,7 persen
17. Impor Bahan Baku/Perdagangan: 1,7 persen
18. Harga Bahan Baku Semakin Mahal: 1,3 persen
19. Kurang Adanya Kerja Nyata: 1,3 persen
20. Kesehatan: 1,3 persen

21. Utang Negara: 1,1 persen
22. Lainnya (mediasi pemerintah, bencana alam, dll): 11,7 persen
23. Tidak Ada: 1,5 persen

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com