Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei KedaiKopi: Ekonomi, Korupsi, dan Penanganan Covid-19 Dianggap Kelemahan Pemerintah

Kompas.com - 12/04/2021, 16:18 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS-comEkonomi menjadi salah satu aspek dalam pemerintahan yang dinilai masih lemah oleh masyarakat. 

Hal itu terungkap dari survei yang dirilis Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo mengungkap Survei Calon Pemimpin Indonesia 2024: Banjir Tokoh Menuju 2024 itu melibatkan 1.260 responden yang tersebar di 34 provinsi. 

Baca juga: Hasil Survei Kinerja Maruf Amin Rendah, Jubir Wapres: Ya Biasa, Namanya Ban Serep...

Responden diwawancara via telepon pada 29 Maret hingga 4 April 2021.

Mayoritas responden berusia 25 sampai 40 tahun, serta memiliki Pendidikan tamat SLTA sederajat. 

“Ekonomi jadi yang dianggap penting oleh responden dan menjadi kelemahan dari pemerintah di persepsi lemah,” kata Kunto Adi dalam diskusi virtual, Senin (12/4/2021).

Kemudian kelemahan lainnya menurut responden adalah terkait korupsi. Lalu, diikuti dengan penanganan Covid-19.

Menurut Kunto masih ada 1,5 persen responden yang menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini tidak memiliki kelemahan.

Selain itu, responden juga ditanya tentang siapa yang dapat mengatasi kelemahan pemerintah tersebut.

Baca juga: Kementerian Investasi Dibentuk, Kemenristek Dihapus, Pemerintah Dinilai Anggap Ristek Tak Beri Hasil Menggembirakan

Hasilnya, Kunto Adi mengatakan, nama Presiden Joko Widodo muncul diurutan pertama sebagai sosok yang dapat mengatasi kelemahan pemerintah saat ini.

“Presiden Jokowi jadi nomor 1, (dengan angka) 32,6 persen,” ucapnya.

Berikut ini, hasil Lembaga Survei KedaiKOPI terkait kelemahan pemerintah:

1. Ekonomi: 16,8 persen
2. Korupsi: 13,3 persen
3. Mengatasi Covid-19: 12,5 persen
4. Pengangguran: 5,7 persen
5. Kurang Tegas/Teliti: 5,1 persen

6. Mendahuluan Masalah Politik: 3,6 persen
7. Pendidikan: 3,2 persen
8. Kurang Mendengarkan Rakyat/Merakyat: 3,1 persen
9. Kebijakan yang Diambil/Peraturan yang Dibuat: 2,9 persen
10. Terorisme: 2,3 persen

11. Kejahatan/Kurangnya Keamanan: 2,1 persen
12. Banyaknya Demo/Ricuh: 2,1 persen
13. Bantuan Sosial Tidak Merata: 2,0 persen
14. Kurangnya Kerjasama antar Pemerintah: 1,9 persen
15. Ketidakadilan/Kesenjangan Sosial: 1,8 persen

16. Menurunnya Toleransi/Isu Rasisme/Radikalisme: 1,7 persen
17. Impor Bahan Baku/Perdagangan: 1,7 persen
18. Harga Bahan Baku Semakin Mahal: 1,3 persen
19. Kurang Adanya Kerja Nyata: 1,3 persen
20. Kesehatan: 1,3 persen

21. Utang Negara: 1,1 persen
22. Lainnya (mediasi pemerintah, bencana alam, dll): 11,7 persen
23. Tidak Ada: 1,5 persen

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com