Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/04/2021, 09:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, mempertanyakan alasan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membentuk Detasemen Kawal Khusus (Denwalsus) Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Sukamta menilai, pembentukan Denwalsus Kemenhan masih bersifat protokol semata.

"Jika ini bagian dari protokoler apakah harus dalam bentuk unit khusus? Apakah ini sesuatu yang mendesak?" kata Sukamta kepada Kompas.com, Senin (12/4/2021).

Baca juga: Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Menurut Sukamta, sebaiknya Kemenhan memperhatikan masalah yang lebih mendesak, khususnya terkait kondisi keamanan nasional.

Ia mencontohkan adanya kejadian Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyerang guru di Papua.

"Seperti kasus penyerangan KKB terhadap guru di Papua yang sebabkan dua orang guru meninggal dunia," ucapnya.

Lebih lanjut, Sukamta menyarankan agar Kemenhan sebaiknya membuat detasemen kawal khusus buat para guru yang bertugas di wilayah rawan keamanan.

"Saya kira akan lebih baik didahulukan pembentukan Detasemen Kawal Khusus buat para guru yang bertugas di wilayah pedalaman yang rawan secara keamanan," ujarnya.

Baca juga: Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Sebelumnya, Menhan Prabowo Subianto membentuk Detasemen Kawal Khusus (Denwalsus) Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Denwalsus tersebut bertugas mengawal para tamu militer Kemenhan.

"Sejak lama (Denwalsus) sudah ada di bawah kendali Mabes TNI yang ditugaskan di Kemenhan RI. Hanya saja, memang dilakukan penyegaran personelnya," kata Dahnil saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (10/4/2021).

Dahnil mengatakan, Prabowo meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto agar menyediakan personel-personel yang secara fisik sempurna untuk Denwalsus karena akan menjadi tampilan depan dalam setiap upacara penyambutan tamu-tamu Kemenhan.

Baca juga: Kemenhan: Produksi Dua Kapal Angkut Tank Dalam Negeri 8 Bulan Lebih Cepat

Lebih lanjut, Dahnil mengatakan, Denwalsus ini berjumlah sekitar 100 orang lebih.

"Makanya Pak Menhan memberikan perhatian khusus terkait hal ini, karena menjadi salah satu simbol wibawa kita sebagai bangsa dan negara," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Nasional
Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Nasional
Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Nasional
Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Nasional
Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Nasional
Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Nasional
KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

Nasional
Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya 'PR'

Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya "PR"

Nasional
Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Nasional
Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Nasional
Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Nasional
BRIN Pasuruan Disebut Bukan Tutup, tapi Dialihkan Kerjanya

BRIN Pasuruan Disebut Bukan Tutup, tapi Dialihkan Kerjanya

Nasional
Wapres Harap Dunia Pariwisata ASEAN Kembali ke Puncak Kejayaan

Wapres Harap Dunia Pariwisata ASEAN Kembali ke Puncak Kejayaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.