Politik, Hukum, dan Sebaik-baiknya Partai Politik

Kompas.com - 12/04/2021, 09:36 WIB
DPC Partai Demokrat Kota Semarang lakukan aksi cukur gundul usai keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  (Kemenkumhan) yang menolak pengesahan kepengurusan versi kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang. KOMPAS.com/istimewaDPC Partai Demokrat Kota Semarang lakukan aksi cukur gundul usai keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  (Kemenkumhan) yang menolak pengesahan kepengurusan versi kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang.

Seperti juga hukum bukan saja hanya berbicara hal peraturan perundang-undangan dan keputusan yang final serta mengikat, tapi juga berkaitan dengan perasaan dan praktik pengelolaan kepentingan umum.

Baca juga: Soal KLB Partai Demokrat, AHY: Hikmah Terbesarnya Kami Semakin Solid...

Politik manakala dilepaskan dari sentuhan hukum, akan tampak ‘liar’ dan akhirnya tersesat di lingkungan belantara yang menekankan mekanisme rimba, siapa paling kuat ia akan survive dan keluar sebagai ‘jagoan’.

Kemudian adu kuat itu diyakini sebagai rangkaian alur hukum alam yang lumrah. Pada titik inilah biasanya asal muasal lahirnya aliran paham politisme sempit.

Pemahaman politik yang mengalami reduksi dengan ditandai kecenderungan melepaskan politik dari hukum.

Politisme sempit tidak memiliki kepekaan terhadap segala kemungkinan yang dihasilkan dari setiap gesekan perbedaan kepentingan.

Pendekatan yang selalu digunakan adalah kekuasaan, yaitu pengerahan segala kemampuan demi pengontrolan dan pendisiplinan liyan (the others).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam konteks itu, demokrasi sebagai sistem politik yang menjungjung tinggi kebebasan, tentunya tidak bisa hidup ‘tumaninah’ jika keberadaannya terninabobokan dalam pangkuan politisme sempit.

Bila meminjam peribahasa Sunda, politik tanpa hukum itu “kawas kuda leupas tina gedogan” (seperti kuda lepas dari kandangnya). Artinya, bingung dengan kebebasan, kemudian gelap mata mengejar keinginan dengan nafsu besar, karena tidak ada yang membatasi.

Dengan pribahasa Sunda tersebut politik seolah menjadi ruang bebas tanpa kendali. Sebaliknya, hukum akan tampak vakum atau hampa manakala unsur-unsur keadiluhungan politik dikesampingkan.

Hukum dipahami hanya sebatas urusan peraturan perundang-udangan tertulis dan prosedur persidangan di lembaga pengadilan.

Ketika rasa keadilan dan kepentingan umum dalam masyarakat jauh dari proses perumusan dan penegakan peraturan, maka hukum itu akan kerdil. Di titik inilah asal muasal lahirnya aliran paham legisme yang rigid.

Paham yang menghendaki tegaknya hukum formil semata, hitam-putih, yang belum tentu bisa menjamin tergapainya subtansi hukum.

Padahal ketergapaian subtansi hukum adalah tujuan paling utama dari hukum itu sendiri. Bahkan saking utamanya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pernah mengungkapkan bahwa boleh langgar konstitusi (prosedural) demi kepentingan rakyat (subtansial).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut dan Moeldoko, Para Pejabat yang Laporkan Aktivis ke Polisi...

Luhut dan Moeldoko, Para Pejabat yang Laporkan Aktivis ke Polisi...

Nasional
Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum Fatia Sebut yang Disampaikan Kliennya Bukan Pencemaran Nama Baik

Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum Fatia Sebut yang Disampaikan Kliennya Bukan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Kemenkes: Kasus Kematian Covid-19 Turun 48 Persen Sepekan Terakhir

Kemenkes: Kasus Kematian Covid-19 Turun 48 Persen Sepekan Terakhir

Nasional
Akses Konten Negatif Terkait SARA Diputus, Menkominfo: Tak Ada Ruang bagi Penista Agama

Akses Konten Negatif Terkait SARA Diputus, Menkominfo: Tak Ada Ruang bagi Penista Agama

Nasional
TNI AL Bangun 2 Kapal Rumah Sakit untuk Penanganan Covid-19

TNI AL Bangun 2 Kapal Rumah Sakit untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Wapres: Sektor Utama Halal Value Chain Produk Indonesia Tumbuh Positif Meski Pandemi

Wapres: Sektor Utama Halal Value Chain Produk Indonesia Tumbuh Positif Meski Pandemi

Nasional
Usai Diperiksa Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Irjen Napoleon Diisolasi

Usai Diperiksa Terkait Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece, Irjen Napoleon Diisolasi

Nasional
Polisikan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Siapa Pun Boleh Kritik Selama Pakai Data yang Bisa Diuji

Polisikan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Siapa Pun Boleh Kritik Selama Pakai Data yang Bisa Diuji

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan 6 Orang Termasuk Bupati dan Kepala BPBD

OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan 6 Orang Termasuk Bupati dan Kepala BPBD

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,33 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,33 Persen

Nasional
Kemenkominfo Putus Akses terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi

Kemenkominfo Putus Akses terhadap 2,6 Juta Konten Negatif, Terbanyak Pornografi

Nasional
UPDATE 22 April: Ada 49.662 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 April: Ada 49.662 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 September: Sebaran 2.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

UPDATE 22 September: Sebaran 2.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

Nasional
Haris Azhar Sempat Kirim Undangan Pertemuan, tapi Luhut Tidak Datang

Haris Azhar Sempat Kirim Undangan Pertemuan, tapi Luhut Tidak Datang

Nasional
UPDATE 22 September: 256.163 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 5,24 Persen

UPDATE 22 September: 256.163 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 5,24 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.