Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Kompas.com - 11/04/2021, 13:31 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya meminta pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama pandemi Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia harus terus dilakukan.

Dia meminta semua pihak untuk bekerja keras. 

"Kerja pengendalian karhutla harus terus dilakukan, harus kerja keras agar tidak terjadi duet bencana corona dan karhutla," kata Siti saat kunjungan kerja ke Kota Dumai, Provinsi Riau mengunjungi Daops Manggala Agni Dumai, dilansir dari Tribunnews.com, Minggu (11/4/2021).

Baca juga: Karhutla Melanda Kampar Riau, Sudah Tiga Hari Api Belum Padam

Siti mengatakan, berkat kerja keras semua pihak, pada 2020 lalu Riau tidak lagi mengalami kegelapan karena kabut asap karhutla.

Oleh karena itu, tahun ini kerja keras yang sama harus dilakukan karena pandemi Covid-19 masih berlangsung.

"Indonesia pernah melalui masa-masa sulit karhutla. Namun sejak kejadian tahun 2015, berbagai langkah koreksi dan koreksi kebijakan (corrective action and corrective policy) terus dilakukan," kata dia.

Namun jika menggunakan baseline 2015, ujar Siti, pada 2016-2019 luas karhutla di Indonesia mengalami penurunan.

Karhutla di Indonesia pada tahun 2016 turun 83 persen, tahun 2017 turun 94 persen, 2018 turun 80 persen, 2019 turun 37 persen, dan 2020 turun 89 persen.

"Luas karhutla pun mengalami penurunan 82 persen pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019," kata dia.

Sementara berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), di Provinsi Riau menunjukkan tren dua kali puncak periode rawan karhutla, yakni pada periode Februari-Maret, dan periode Juni-September.

Perbandingan total jumlah hotspot tahun 2020 dan 2021 pun mengalami penurunan 310 titik atau 58,94 persen.

Baca juga: Menengok Kesiapan Swasta Tangani Karhutla 2021

Pada 1 Januari – 8 April 2020 terdapat 526 titik. Jumlah tersebut turun pada 2021 menjadi 301 titik.

Siti mengatakan, data tersebut berdasarkan Satelit Terra/Aqua (LAPAN) Conf. Level ?80%.

"Jadi harus dikawal betul, lebih baik mencegah daripada memadamkan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com