Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Kompas.com - 10/04/2021, 18:32 WIB
 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendatangi lokasi bencana banjir bandang di Desa Amakaka, Kabupaten Lembata, NTT, Jumat (9/4/2021). Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendatangi lokasi bencana banjir bandang di Desa Amakaka, Kabupaten Lembata, NTT, Jumat (9/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dikutip dari lembaran Keppres yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, Sabtu (10/5/2021), pada pasal 1 disebutkan bahwa Satgas dibentuk dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI.

Selanjutnya, Satgas disebut dengan nama resmi Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.

Baca juga: Bentuk Satgas Penagih Aset BLBI, Jokowi Terbitkan Keppres 6/2021

Kemudian, Keppres juga menjelaskan bahwa Satgas tersebut nantinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Adapun tujuan pembentukan Satgas adalah melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien.

Penanganan tersebut berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu Satgas juga merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap penanganan dana BLBI.

Nantinya, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI terdiri atas pengarah dan pelaksana.

Baca juga: Perjalanan Kasus BLBI Sjamsul Nursalim yang Rugikan Negara Rp 4,5 Triliun

Adapun pengawas memiliki empat tugas yakni:

1. Menyusun kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.