Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei IPO: 73 Persen Masyarakat Nilai Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Sudah Tepat

Kompas.com - 10/04/2021, 12:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei dari lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyebutkan bahwa 73 persen masyarakat menyatakan kebijakan pemerintah terkait vaksinasi Covid-19 sudah tepat.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan, artinya masyarakat sudah menerima kebijakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang digunakan sebagai salah satu upaya melawan pandemi.

"73 persen itu masyarakat memang menyatakan tepat ya terkait pelaksanaan vaksinasi. Ini penilaian responden terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan persepsi yang melingkupinya. Artinya ini sangat dominan begitu," kata Dedi dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024", Sabtu (10/4/2021).

Baca juga: Survei IPO: 56 Persen Masyarakat Puas terhadap Jokowi, Maruf Amin 36 Persen

Dari 73 persen tersebut, Dedi merinci, didapatkan hasil bahwa responden yang menilai percaya terhadap tingkat keamanan vaksin sebanyak 71 persen.

Kemudian, sebanyak 68 persen responden menyatakan menerima kebijakan vaksinasi karena menilai dari tingkat keandalan vaksin.

Kendati demikian, pada pertanyaan mengenai persepsi masyarakat terhadap vaksin yang bebas korupsi, justru hasil yang didapat rendah.

"Bebas korupsinya hanya diyakini 24 persen. Jadi ini vaksin bagus begitu, tetapi hanya 24 persen masyarakat yang menyatakan bahwa vaksin ini akan berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah," jelasnya.

Baca juga: Survei IPO: 51,3 Persen Masyarakat Nilai Bantuan Tunai Tidak Tepat Sasaran

Sementara itu, lanjut Dedi, sebanyak 49 persen responden menyatakan kebijakan vaksin akan menjadi celah adanya tindak pidana korupsi.

Dari hasil survei tersebut, Dedi menggambarkan, tingkat kepercayaan masyarakat bahwa vaksinasi akan dilakukan terhadap 180 juta penduduk masih rendah.

"Dari tabulasi yang dilakukan memang sangat tinggi sekali 73 persen responden menerima kebijakan vaksin, tapi kan hanya 24 persen yang menyatakan vaksin ini akan berjalan sesuai. Misalnya, vaksin ini kan 180 juta penduduk. Itu masyarakat yang percaya betul-betul turun ke masyarakat seangka itu hanya 24 persen," ungkap dia.

Lebih lanjut, Dedi menjabarkan bahwa penilaian masyarakat yang tinggi terhadap kebijakan vaksinasi juga didapat dari berbagai faktor, di antaranya pemberitaan media, imbauan pemerintah, dan tokoh agama.

Baca juga: Lansia Depok Akan Diantar Jemput jika Daftar Vaksinasi Covid-19 di RSUI hingga 13 April

Ia mengatakan, masyarakat yang yakin dengan vaksin karena pemberitaan media sebanyak 39 persen, kemudian karena imbauan pemerintah 55 persen, dan 26 persen karena mengikuti tokoh agama.

"Dengan asumsi tersebut, 71 persen responden menyatakan bersedia divaksin Covid-19," ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, hingga Jumat (9/4/2021), jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua mencapai 4.910.081 orang.

Untuk jumlah masyarakat yang sudah divaksin dosis pertama yakni sebanyak 9.722.530 orang.

Adapun masyarakat yang divaksinasi yakni dari kalangan tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia. Mereka adalah sasaran pada program vaksinasi tahap kedua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com