Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei IPO: 73 Persen Masyarakat Nilai Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Sudah Tepat

Kompas.com - 10/04/2021, 12:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei dari lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyebutkan bahwa 73 persen masyarakat menyatakan kebijakan pemerintah terkait vaksinasi Covid-19 sudah tepat.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan, artinya masyarakat sudah menerima kebijakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang digunakan sebagai salah satu upaya melawan pandemi.

"73 persen itu masyarakat memang menyatakan tepat ya terkait pelaksanaan vaksinasi. Ini penilaian responden terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan persepsi yang melingkupinya. Artinya ini sangat dominan begitu," kata Dedi dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024", Sabtu (10/4/2021).

Baca juga: Survei IPO: 56 Persen Masyarakat Puas terhadap Jokowi, Maruf Amin 36 Persen

Dari 73 persen tersebut, Dedi merinci, didapatkan hasil bahwa responden yang menilai percaya terhadap tingkat keamanan vaksin sebanyak 71 persen.

Kemudian, sebanyak 68 persen responden menyatakan menerima kebijakan vaksinasi karena menilai dari tingkat keandalan vaksin.

Kendati demikian, pada pertanyaan mengenai persepsi masyarakat terhadap vaksin yang bebas korupsi, justru hasil yang didapat rendah.

"Bebas korupsinya hanya diyakini 24 persen. Jadi ini vaksin bagus begitu, tetapi hanya 24 persen masyarakat yang menyatakan bahwa vaksin ini akan berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah," jelasnya.

Baca juga: Survei IPO: 51,3 Persen Masyarakat Nilai Bantuan Tunai Tidak Tepat Sasaran

Sementara itu, lanjut Dedi, sebanyak 49 persen responden menyatakan kebijakan vaksin akan menjadi celah adanya tindak pidana korupsi.

Dari hasil survei tersebut, Dedi menggambarkan, tingkat kepercayaan masyarakat bahwa vaksinasi akan dilakukan terhadap 180 juta penduduk masih rendah.

"Dari tabulasi yang dilakukan memang sangat tinggi sekali 73 persen responden menerima kebijakan vaksin, tapi kan hanya 24 persen yang menyatakan vaksin ini akan berjalan sesuai. Misalnya, vaksin ini kan 180 juta penduduk. Itu masyarakat yang percaya betul-betul turun ke masyarakat seangka itu hanya 24 persen," ungkap dia.

Lebih lanjut, Dedi menjabarkan bahwa penilaian masyarakat yang tinggi terhadap kebijakan vaksinasi juga didapat dari berbagai faktor, di antaranya pemberitaan media, imbauan pemerintah, dan tokoh agama.

Baca juga: Lansia Depok Akan Diantar Jemput jika Daftar Vaksinasi Covid-19 di RSUI hingga 13 April

Ia mengatakan, masyarakat yang yakin dengan vaksin karena pemberitaan media sebanyak 39 persen, kemudian karena imbauan pemerintah 55 persen, dan 26 persen karena mengikuti tokoh agama.

"Dengan asumsi tersebut, 71 persen responden menyatakan bersedia divaksin Covid-19," ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, hingga Jumat (9/4/2021), jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua mencapai 4.910.081 orang.

Untuk jumlah masyarakat yang sudah divaksin dosis pertama yakni sebanyak 9.722.530 orang.

Adapun masyarakat yang divaksinasi yakni dari kalangan tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia. Mereka adalah sasaran pada program vaksinasi tahap kedua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com