KPK Minta Imigrasi Cegah 2 Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Korupsi di Bintan

Kompas.com - 09/04/2021, 21:32 WIB
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri terhadap dua orang yang berperan penting dalam perkara korupsi kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Jumat (9/4/2021).

Pencegahan itu dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau Tahun 2016-2018.

"Benar sejak 22 Februari 2021, KPK telah mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap dua orang yang berperan penting dengan perkara yang masih proses penyidikan ini," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya tertulis, Jumat.

Baca juga: Ditahan KPK, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Kenakan Rompi Oranye dan Menunduk

Ali mengatakan, pelarangan ke luar negeri tersebut dilakukan untuk enam bulan ke depan. Kendati demikian, ia tak menyebut secara detail sosok yang dicegah tersebut.

Pencegahan ke luar negeri itu, kata Ali, dalam rangka kepentingan proses pemeriksaan.

"Agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia dan dapat kooperatif hadir," kata Ali.

Dalam penyidikan kasus ini, KPK telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait pengusutan kasus tersebut.

Baca juga: KPK Duga Ada Pihak yang Halangi Penyidikan Kasus Suap Pajak

Ali mengatakan, dengan adanya penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Akan tetapi, saat ini, KPK belum dapat menyampaikan secara detail terkait kasus apa dan siapa pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Hal itu sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X