Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Ada LPI, Jokowi Masih Ingin Bentuk Kementerian untuk Genjot Investasi

Kompas.com - 09/04/2021, 20:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

Sebagai modal awal, pemerintah pun telah menyuntikkan dana sebesar Rp 15 triliun. Secara keseluruhan, pemerintah bakal memberi modal Rp 75 triliun kepada LPI yang akan diberikan secara bertahap hingga akhir tahun 2021. Nantinya, pemenuhan modal awal LPI tersebut bisa bersumber dari aset yang berupa barang milik negara (BMN) hingga saham BUMN.

Adapun susunan manajemen LPI terdiri dari dewan pengawas dan dewan direksi. Dewan Pengawas LPI terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir dari kalangan pemerintah, serta tiga orang dari unsur profesional, yakni Yozua Makes, Darwin C Noerhadi dan Haryanto Sahari.

Sementara itu, Dewan Direksi LPI diketuai Ridha Wirakusumah selaku Direktur Utama LPI. Ada pula mantan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Arief Budiman sebagai Wakil Direktur Utama LPI.

Jajaran direksi lain yang juga diperkenalkan yakni Managing Director of Creador Setafnus Hadidjaja menjadi Direktur Investasi LPI, Direktur Risiko LPI Marita Alisjahbana yang sebelumnya merupkan Country and Corporate Risk Manager di Citibank, serta eks direktur keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Eddy Porwanto sebagai sebagai Direktur Keuangan LPI.

Baca juga: BKPM Bakal Jadi Kementerian Investasi, Begini Realisasi Investasi RI di Era Jokowi

Adapun untuk menggenjot investasi, setelah mebentuk LPI, rencananya Jokowi akan mengubah BKPM yang telah ada menjadi Kementerian Investasi.
"Rencananya BKPM akan menjadi Kementerian Investasi ini," ujar Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi kepada Kompas.com, Jumat (9/4/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com