Kompas.com - 09/04/2021, 18:39 WIB
Ilustri korupsi ShutterstockIlustri korupsi
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, sistem peradilan dan hukum di Indonesia belum membuat para koruptor jera.

Menurut Peneliti ICW Lalola Easter, fenomena itu muncul karena masih minimnya penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dalam tuntutan maupun pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Lola menyebut, penggunaan UU TPPU pada para terpidana dan terdakwa korupsi bisa menyelamatkan sejumlah besar kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Baca juga: Gubernur Banten Laporkan Dugaan Korupsi Pemotongan Dana Bantuan Ponpes

Namun, berdasarkan data ICW sepanjang tahun 2020, dari total 1.298 terdakwa tipikor, hanya 20 terdakwa yang didakwa menggunakan UU TPPU tersebut.

“Sepanjang tahun 2020, dari 1.298 terdakwa yang sudah disidangkan atas kasus korupsi, yang didakwa dengna menggunakan TPPU hanya 20 terdakwa oleh dua lembaga hukum ini,” ucap Lola dalam diskusi virtual ICW, Jumat (9/4/2021).

Lola juga menyampaikan bahwa temuan data ICW sepanjang tahun 2020 menunjukan bahwa kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sebesar Rp 56,7 triliun dan kerugian atas kasus suap sebesar Rp 322 miliar.

Namun, di sisi lain, pidana pengganti yang dijatuhkan pada para terpidana korupsi hanya sebear Rp 19,6 triliun, dengan total nilai denda sebesar Rp 156 miliar.

“Dengan temuan ini bagaimana bisa kita bicara soal penjeraan bagi terdakwa dan terpidana kasus tipikor bisa tercapai. Ini tidak seimbang, kita mau bicara penjeraan pada pelaku tipikor dimana? Celahnya semakin sempit,” ujar Lola.

Baca juga: Kasus Korupsi di Asabri, Kejagung Periksa Tujuh Saksi

Sementara itu, hukuman pengganti dan denda tidak seimbang dengan kerugian negara.

Lola juga menemukan bahwa hukuman badan atau kurungan penjara rata-rata para koruptor juga dinilai tidak sebanding dengan kerugian materiil yang ditimbulkan pada negara.

“Anggaplah dari sisi upaya pemulihan kerugian negara belum maksimal, mungkin kita cari perbandingan lain yaitu piada banda, tetapi kita juga menemukan, rata-rata pidana badan untuk 1.298 terdakwa itu hanya 3 tahun 1 bulan,” ucap Lola.

Adapun seseorang dapat dinyatakan sebagai terpidana tindak pidana pencucian uang diatur dalam UU TPPU Pasal 3 yang berbunyi:

Setap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Baca juga: MA Kabulkan Peninjauan Kembali Terpidana Korupsi Advokat Lucas

Adapun tindak pidana yang dimaksud, terletak pada Pasal 2 Ayat (1) adalah korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundukan tenaga kerja, penyelendupuna migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang peransuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

Nasional
Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Nasional
UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

Nasional
UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

Nasional
Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Nasional
UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

Nasional
Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Nasional
RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

Nasional
Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X