Kompas.com - 09/04/2021, 15:44 WIB
Pengunjung keluar dari theater keong mas di TMII, Jakarta, Rabu (7/4/2021). Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHAPengunjung keluar dari theater keong mas di TMII, Jakarta, Rabu (7/4/2021). Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tidak memberikan kontribusi untuk negara. Bahkan, setiap tahun TMII selalu mengalami kerugian.

"Sebagaimana kita tahu bahwa (pengelolaan) TMII itu melalui Keppres Nomor 51 Tahun 1977, kurang lebih sudah dikelola 44 tahun. Perlu saya sampaikan, sampai saat ini kondisi TMII dalam pengelolaannya itu mengalami kerugian dari waktu ke waktu," ujar Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta yang dipantau dari siaran langusng KompasTV, Jumat (9/5/2021).

"Saya dapat informasi bahwa setiap tahun Yayasan Harapan Kita mensubsidi antara Rp 40-50 miliar. Dan pastinya (TMII) tidak memberi kontribusi kepada negara," lanjutnya.

Moeldoko mengungkapkan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sejak 2016 telah melakukan pendampingan dan mencermati pengelolaan TMII.

Baca juga: Moeldoko: Saya Ingatkan, Jangan Ada Pandangan TMII Akan Dikelola Yayasan Baru Milik Pak Jokowi

Selain itu, Mensesneg juga meminta FH UGM dan BPKP untuk melakukan asesmen terhadap pengelolaan TMII.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan asesmen kedua pihak, ada tiga hal yang direkomendasikan.

Pertama, TMII pertama perlu dikelola oleh swasta, kedua perlu dikelola atas kerja sama pemerintah dan ketiga dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU).

Kemudian, BPKP juga telah melihat dan mengaudit perkembangan TMII.

"BPKP meminta Mensesneg untuk menangani (TMII). Dari pertimbangan itu maka keluarlah Keppres yang baru yaitu Keppres Nomor 19 Tahun 2021," jelas Moeldoko.

Dengan demikian maka Keppres Nomor 51 Tahun 1977 tidak berlaku kembali.

Moeldoko menjelaskan, dilihat dari fungsi dan peranannya, TMII selama ini telah memberikan sumber edukasi yang sangat luas kepada masyarakat.

Baca juga: Moeldoko: TMII Alami Kerugian Rp 40 Miliar-Rp 50 Miliar Per Tahun

"Di situ terjadi pembelajaran toleransi agama, suku, budaya. Bahkan kita liat bersama bahwa TMII adalah simbol peradaban suku-suku di Indonesia," tegas Moeldoko.

Untuk itu, dia menyebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia berterima kasih kepada Bapak Soeharto dan Ibu Tien Soeharto yang memiliki ide mendirikan TMII yang begitu menjangkau masa depan.

"Tempat itu sampai saat ini bisa dinikmati anak-anak kita. Namun, sekali lagi di dalam pengelolaannya perlu ada perbaikan. Di situ poinnya," tambah Moeldoko.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Kata Komnas HAM Soal Dipenuhi atau Tidak Panggilan Kedua Terhadap KPK

Ini Kata Komnas HAM Soal Dipenuhi atau Tidak Panggilan Kedua Terhadap KPK

Nasional
Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Nasional
Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Nasional
Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X