Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: TMII Tak Beri Kontribusi untuk Negara, Perlu Perbaikan Pengelolaan

Kompas.com - 09/04/2021, 15:44 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tidak memberikan kontribusi untuk negara. Bahkan, setiap tahun TMII selalu mengalami kerugian.

"Sebagaimana kita tahu bahwa (pengelolaan) TMII itu melalui Keppres Nomor 51 Tahun 1977, kurang lebih sudah dikelola 44 tahun. Perlu saya sampaikan, sampai saat ini kondisi TMII dalam pengelolaannya itu mengalami kerugian dari waktu ke waktu," ujar Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta yang dipantau dari siaran langusng KompasTV, Jumat (9/5/2021).

"Saya dapat informasi bahwa setiap tahun Yayasan Harapan Kita mensubsidi antara Rp 40-50 miliar. Dan pastinya (TMII) tidak memberi kontribusi kepada negara," lanjutnya.

Moeldoko mengungkapkan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno sejak 2016 telah melakukan pendampingan dan mencermati pengelolaan TMII.

Baca juga: Moeldoko: Saya Ingatkan, Jangan Ada Pandangan TMII Akan Dikelola Yayasan Baru Milik Pak Jokowi

Selain itu, Mensesneg juga meminta FH UGM dan BPKP untuk melakukan asesmen terhadap pengelolaan TMII.

Berdasarkan asesmen kedua pihak, ada tiga hal yang direkomendasikan.

Pertama, TMII pertama perlu dikelola oleh swasta, kedua perlu dikelola atas kerja sama pemerintah dan ketiga dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU).

Kemudian, BPKP juga telah melihat dan mengaudit perkembangan TMII.

"BPKP meminta Mensesneg untuk menangani (TMII). Dari pertimbangan itu maka keluarlah Keppres yang baru yaitu Keppres Nomor 19 Tahun 2021," jelas Moeldoko.

Dengan demikian maka Keppres Nomor 51 Tahun 1977 tidak berlaku kembali.

Moeldoko menjelaskan, dilihat dari fungsi dan peranannya, TMII selama ini telah memberikan sumber edukasi yang sangat luas kepada masyarakat.

Baca juga: Moeldoko: TMII Alami Kerugian Rp 40 Miliar-Rp 50 Miliar Per Tahun

"Di situ terjadi pembelajaran toleransi agama, suku, budaya. Bahkan kita liat bersama bahwa TMII adalah simbol peradaban suku-suku di Indonesia," tegas Moeldoko.

Untuk itu, dia menyebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia berterima kasih kepada Bapak Soeharto dan Ibu Tien Soeharto yang memiliki ide mendirikan TMII yang begitu menjangkau masa depan.

"Tempat itu sampai saat ini bisa dinikmati anak-anak kita. Namun, sekali lagi di dalam pengelolaannya perlu ada perbaikan. Di situ poinnya," tambah Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com