PPP Dorong Pemerintah Masukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Prolegnas Prioritas

Kompas.com - 09/04/2021, 14:28 WIB
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, partainya mendukung pengesahan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Arsul pun mendorong pemerintah agar segera mengajukan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana untuk diajukan dan dibahas di DPR mengingat RUU ini sudah masuk dalam program legislasi nasional lima tahunan 2020-2024.

"PPP berharap agar dalam evaluasi Prolegnas Prioritas nanti di pertengahan tahun ini, maka RUU Perampasan Aset Tindak Pidana bisa didorong masuk ke dalam RUU yang akan dibahas tahun ini," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/4/2021).

"Setidak-tidaknya pada tahun 2022 Pemerintah dan DPR harus sepakat menempatkannya dalam Prolegnas Prioritas tahun 2022," ujar dia.

Baca juga: Mahfud: Pemerintah Upayakan RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal Disahkan

Wakil Ketua Umum PPP itu mengatakan, RUU Perampasan Aset diperlukan sebagai salah satu instrumen hukum guna memaksimalkan pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi.

Selain itu, RUU ini juga dapat mendukung pengenaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus kejahatan lainnya speerti narkoba, terorisme, dan penyelundupan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan adanya UU Perampasan Aset Tindak Pidana, Arsul menyebut hasil kejahatan yang bernilai ekonomis juga dapat segera dimanfaatkan.

"UU Perampasan Aset ini nantinya berguna agar hasil kejahatan yang ada nilai ekonomisnya bisa disita dan dimanfaatkan negara dengan segera tanpa harus bertahun-tahun menunggu proses hukumnya selesai," kata dia.

Baca juga: PPATK Nilai RUU Uang Kartal dan Perampasan Aset Efektif Perangi Kejahatan Ekonomi

Diberitakan sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menyinggung janji Presiden Joko Widodo dalam Nawacita lantaran RUU Perampasan Tindak Pidana tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

"Dapat kami sampaikan kembali. Kedua RUU ini telah menjadi janji Bapak Presiden pada Nawacita 2014-2019 dan kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024," ujar Dian rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III, Rabu (24/3/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas Salurkan 950 Paket Bantuan untuk Warga di Jateng dan Yogyakarta

Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas Salurkan 950 Paket Bantuan untuk Warga di Jateng dan Yogyakarta

Nasional
Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Nasional
 Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Nasional
Bikin Kegiatan 'Depok Sedekah Bersama', Idris-Imam Blusukan Bagikan Sembako ke Warga

Bikin Kegiatan "Depok Sedekah Bersama", Idris-Imam Blusukan Bagikan Sembako ke Warga

Nasional
Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Nasional
Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Nasional
Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Nasional
Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X