Soal Prolegnas Prioritas 2021, Puan Minta Partisipasi Masyarakat dalam Pembahasan RUU Otsus Papua

Kompas.com - 09/04/2021, 14:14 WIB
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Dalam rapat paripurna tersebut Badan Legislasi DPR memberikan laporan mengenai Penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww. ANTARAFOTO/MUHAMMAD ADIMAJAKetua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Dalam rapat paripurna tersebut Badan Legislasi DPR memberikan laporan mengenai Penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mengajak masyarakat Papua untuk berpartisipasi dalam proses revisi Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Puan mengatakan, DPR menerima masukan atau aspirasi dari masyarakat Papua terkait proses RUU Otsus Papua.

"DPR mengajak masyarakat Papua untuk berpartisipasi dengan memberikan saran dan masukan bagi perbaikan substansi undang-undang tersebut," kata Puan saat membacakan pidato rapat paripurna penutupan masa persidangan IV tahun sidang 2020-2021 pada Jumat (9/4/2021) pagi.

Lanjut Puan, dengan adanya partisipasi masyarakat, DPR berharap dapat menghasilkan produk legislasi yang lebih baik bagi masyarakat Papua dalam hal ini RUU Otsus.

Menurutnya, proses revisi terhadap UU tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

"DPR berharap agar pada masa mendatang revisi undang-undang ini dapat menghasilkan formulasi yang lebih baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dalam berbagai aspek, khususnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Baca juga: Mendagri: Otsus Papua Spiritnya Perbaiki Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan

Selain itu, Puan juga menegaskan bahwa DPR berkomitmen tinggi untuk segera membahas terhadap RUU yang telah disahkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Diketahui, salah satu RUU yang masuk dalam prioritas adalah RUU Otsus Papua. RUU ini merupakan revisi perubahan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 jo, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meyakini bahwa RUU Otsus Papua akan rampung pada tahun ini.

Menurutnya, proses pembahasan RUU Nomor 21 tahun 2001 itu sudah berjalan dengan diawali terbentuknya pimpinan panitia khusus (Pansus) oleh DPR.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Nasional
Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Nasional
Antisipasi Puncak Arus Balik, Ketua Satgas: Jangan Ada Pihak Ambil Kebijakan Berbeda

Antisipasi Puncak Arus Balik, Ketua Satgas: Jangan Ada Pihak Ambil Kebijakan Berbeda

Nasional
110 TKA China Disebut Masuk Indonesia di Hari Pertama Lebaran, KSPI: Keadilan Tidak Ada

110 TKA China Disebut Masuk Indonesia di Hari Pertama Lebaran, KSPI: Keadilan Tidak Ada

Nasional
Distribusi dan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547 Dihentikan Sementara

Distribusi dan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547 Dihentikan Sementara

Nasional
Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Nasional
Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Nasional
Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Nasional
Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Nasional
Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Nasional
KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

Nasional
Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X