Seruan Penolakan Nasionalisme Vaksin dari Jokowi dan Ancaman terhadap Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo menyampaikan penolakannya atas nasionalisme vaksin atau upaya sebagian negara yang mulai mengamankan stok vaksin Covid-19 untuk warga negaranya sendiri.

Penolakan terhadap nasionalisme vaksin disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada acara Konferensi Tingkat Tinggi ke-10 negara-negara Develpoing Eight (D-8) pada Kamis (8/4/2021).

Dalam sambutannya Jokowi mengatakan saat ini seluruh negara di dunia memiliki kebutuhan yang sama terhadap vaksin Covid-19.

Baca juga: Jokowi Serukan Penolakan terhadap Nasionalisme Vaksin

Semua negara di dunia saat ini berupaya mevaksinasi warganya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Ketika penularan Covid-19 mulai terkendali diharapkan perekonomian bisa kembali berjalan normal dan berangsur pulih.

Oleh karenanya, Jokowi meminta tak ada negara yang mengembargo stok vakisn yang dimiliki yang semestinya sudah menjadi jatah untuk negara lain lewat skema kerja sama yang telah ditentukan.

"Saat ini kita saksikan meningkatnya nasionalisme vaksin. Ini harus kita tolak. Kita harus mendukung vaksin multilateral,” ujar Jokowi memberikan sambutan pada acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-10 negara-negara Developing Eight (D-8) secara virtual pada Kamis (8/4/2021).

"D-8 harus terus mendorong akses yang adil terhadap vaksin. Ketersediaan dan keterjangkauan vaksin merupakan kunci untuk keluar dari krisis," lanjutnya.

Menurut Presiden, di saat pandemi, vaksin Covid-19 adalah barang publik global. Sehingga, dunia perlu bersatu untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin untuk semua.

Baca juga: Pengiriman Vaksin AstraZeneca Terkendala, Apa Strategi Pemerintah?

Artinya, kapasitas produksi harus digandakan dan tidak boleh ada pembatasan, baik produksi maupun distribusi vaksin.

“Di sinilah D-8 bisa berperan dalam menawarkan kapasitas produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan produksi, mendorong akses yang sama terhadap vaksin, dan mendorong transfer teknologi,” ungkap Jokowi.

Keterlambatan pengiriman vaksin ke Indonesia

Adapun vaksinasi Covid-19 di Indonesia terancam terlambat dalam mencapai target lantaran adanya embargo vaksin seiring naiknya angka penularan Covid-19 di sejumlah negara.

Salah satu kendala yang muncul ialah keterlambatan pengiriman vaksin AstraZeneca yang dikerjasamakan dengan The Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI).

Padahal lewat mekanisme kerja sama dengan GAVI, Indonesia rencananya akan mendapatkan vaksin AstraZeneca gratis sebanyak 54 juta dosis. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penularan Covid-19 di India selaku negara produsen sehingga vaksin akan diprioritaskan bagi warga India.

Baca juga: Jokowi di KTT D-8: Kita Harus Dorong Akses yang Adil terhadap Vaksin Covid-19

"Nah, yang bermasalah pertama kali adalah yang GAVI karena adanya embargo dari India sehingga suplai AstraZeneca paling besar dari India mengalami hambatan sehingga GAVI merealokasi vaksin yang harusnya kita terima 11 juta di Maret dan April ditunda semuanya di bulan Mei," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (8/4/2021).

Kemudian ada pula kendala yang terjadi pada vaksin AstraZeneca dari kerja sama bilateral antara Indonsia lewat PT Bio Farma dengan perusahaan farmasi AstraZeneca.

Mulanya Indonesia akan mendapat kiriman sebanyak 50 juta dosis dari kerja sama tersebut.
Namun Budi mengatakan vaksin yang rencananya dikirim pada tahun ini hanya bisa dikirim sebanyak 20 juta dosis vaksin. Sementara, 30 juta dosis vaksin sisanya baru akan dikirim pada tahun 2022.

"Ya terus terang hal itu bukan sesuatu yang bisa kita terima, dan kita langsung melakukan komunikasi dengan pihak AstraZeneca," ujarnya.

Lobi ke China dan Amerika Serikat

Menyikapi hal tersebut, Budi pun mengatakan akan meminta Presiden Jokowi untuk ikut melakukan negosiasi ke pemerintah China untuk menambah jumlah dosis vaksin Sinovac.

"In case, kalau ada apa-apa terjadi dengan GAVI dan AstraZeneca, sekarang diskusinya sedang berjalan (dengan Sinovac), mereka membuka oportunity tapi harus dilakukan di level lebih tinggi," kata Budi.

Baca juga: Menlu Retno Dorong Inggris Distribusikan Vaksin Covid-19 Setara dan Adil

"Jadi level menteri sudah dilakukan, kami merencanakan kalau bisa Bapak Presiden juga melakukan pembicaraan di level yang lebih tinggi," kata Budi.

Budi mengatakan, selain bernegosiasi dengan China, pihaknya juga mencari sumber vaksin lain ke Amerika Serikat.

Ia mengatakan, pemerintah Amerika Serikat sempat melontarkan bahwa apabila vaksinasi di negara tersebut tuntas, maka tak menutup kemungkinan untuk mendistribusikan vaksin ke negara lain.

"Dengan demikian Indonesia sudah melakukan lobi sehingga ketika AS (Amerika Serikat) buka, Indonesia sudah ada di list paling atas, kita sudah lobi ke AS untuk memastikan hal tersebut," ujarnya.