Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seruan Penolakan Nasionalisme Vaksin dari Jokowi dan Ancaman terhadap Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

Kompas.com - 09/04/2021, 13:42 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

Mulanya Indonesia akan mendapat kiriman sebanyak 50 juta dosis dari kerja sama tersebut.
Namun Budi mengatakan vaksin yang rencananya dikirim pada tahun ini hanya bisa dikirim sebanyak 20 juta dosis vaksin. Sementara, 30 juta dosis vaksin sisanya baru akan dikirim pada tahun 2022.

"Ya terus terang hal itu bukan sesuatu yang bisa kita terima, dan kita langsung melakukan komunikasi dengan pihak AstraZeneca," ujarnya.

Lobi ke China dan Amerika Serikat

Menyikapi hal tersebut, Budi pun mengatakan akan meminta Presiden Jokowi untuk ikut melakukan negosiasi ke pemerintah China untuk menambah jumlah dosis vaksin Sinovac.

"In case, kalau ada apa-apa terjadi dengan GAVI dan AstraZeneca, sekarang diskusinya sedang berjalan (dengan Sinovac), mereka membuka oportunity tapi harus dilakukan di level lebih tinggi," kata Budi.

Baca juga: Menlu Retno Dorong Inggris Distribusikan Vaksin Covid-19 Setara dan Adil

"Jadi level menteri sudah dilakukan, kami merencanakan kalau bisa Bapak Presiden juga melakukan pembicaraan di level yang lebih tinggi," kata Budi.

Budi mengatakan, selain bernegosiasi dengan China, pihaknya juga mencari sumber vaksin lain ke Amerika Serikat.

Ia mengatakan, pemerintah Amerika Serikat sempat melontarkan bahwa apabila vaksinasi di negara tersebut tuntas, maka tak menutup kemungkinan untuk mendistribusikan vaksin ke negara lain.

"Dengan demikian Indonesia sudah melakukan lobi sehingga ketika AS (Amerika Serikat) buka, Indonesia sudah ada di list paling atas, kita sudah lobi ke AS untuk memastikan hal tersebut," ujarnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com