Seruan Penolakan Nasionalisme Vaksin dari Jokowi dan Ancaman terhadap Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

Kompas.com - 09/04/2021, 13:42 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam peringatan Hari Siaran Nasional ke-88, Kamis (1/4/2021). Foto: Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam peringatan Hari Siaran Nasional ke-88, Kamis (1/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo menyampaikan penolakannya atas nasionalisme vaksin atau upaya sebagian negara yang mulai mengamankan stok vaksin Covid-19 untuk warga negaranya sendiri.

Penolakan terhadap nasionalisme vaksin disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada acara Konferensi Tingkat Tinggi ke-10 negara-negara Develpoing Eight (D-8) pada Kamis (8/4/2021).

Dalam sambutannya Jokowi mengatakan saat ini seluruh negara di dunia memiliki kebutuhan yang sama terhadap vaksin Covid-19.

Baca juga: Jokowi Serukan Penolakan terhadap Nasionalisme Vaksin

Semua negara di dunia saat ini berupaya mevaksinasi warganya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Ketika penularan Covid-19 mulai terkendali diharapkan perekonomian bisa kembali berjalan normal dan berangsur pulih.

Oleh karenanya, Jokowi meminta tak ada negara yang mengembargo stok vakisn yang dimiliki yang semestinya sudah menjadi jatah untuk negara lain lewat skema kerja sama yang telah ditentukan.

"Saat ini kita saksikan meningkatnya nasionalisme vaksin. Ini harus kita tolak. Kita harus mendukung vaksin multilateral,” ujar Jokowi memberikan sambutan pada acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-10 negara-negara Developing Eight (D-8) secara virtual pada Kamis (8/4/2021).

"D-8 harus terus mendorong akses yang adil terhadap vaksin. Ketersediaan dan keterjangkauan vaksin merupakan kunci untuk keluar dari krisis," lanjutnya.

Menurut Presiden, di saat pandemi, vaksin Covid-19 adalah barang publik global. Sehingga, dunia perlu bersatu untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin untuk semua.

Baca juga: Pengiriman Vaksin AstraZeneca Terkendala, Apa Strategi Pemerintah?

Artinya, kapasitas produksi harus digandakan dan tidak boleh ada pembatasan, baik produksi maupun distribusi vaksin.

“Di sinilah D-8 bisa berperan dalam menawarkan kapasitas produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan produksi, mendorong akses yang sama terhadap vaksin, dan mendorong transfer teknologi,” ungkap Jokowi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X