Kompas.com - 09/04/2021, 11:39 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, advokat Lucas telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang menyusul dikabulkannya permohonan penunjauan kembali (PK) yang diajukannya kepada Mahkamah Agung (MA).

"Sesuai ketentuan undang-undang maka jaksa eksekutor KPK Kamis malam (8/4/2021) sudah melaksanakan putusan PK dimaksud," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat (9/4/2021).

"Saat ini terpidana sudah dikeluarkan dari Lapas Klas 1 Tangerang," ucap dia.

Baca juga: ICW: Pengabulan PK Advokat Lucas Menambah Catatan Kelam Lembaga Kehakiman

Sebelumnya, Ali menyebut, dikabulkannya PK tersebut melukai rasa keadilan. Ia belum mengetahui apa pertimbangan hakim menerima putusan PK yang diajukan Lucas tersebut.

"Diputus bebasnya narapidana korupsi pada tingkat PK tentu melukai rasa keadilan masyarakat," kata Ali

"Sejauh ini kami belum mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim karena belum menerima putusan lengkapnya," ucap Ali.

Ia mengatakan, KPK sangat yakin dengan alat bukti yang dimiliki.

Oleh karena itu, sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung pun dakwaan jaksa KPK maupun penerapan hukum atas putusan pengadilan tingkat dibawahnya tetap terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan.

Baca juga: ICW: Sejak Awal MA Tak Ingin Lucas Dipenjara

Kendati demikian, kata Ali, KPK menghormati setiap putusan Majelis Hakim.

Fenomena banyaknya PK yang diajukan oleh terpidana korupsi saat ini, lanjut Ali, seharusnya menjadi alarm atas komitmen keseriusan MA secara kelembagaan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Diperintah Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Apa Tugasnya?

Luhut Diperintah Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Apa Tugasnya?

Nasional
Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

Nasional
Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?

Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?

Nasional
Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

Nasional
Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

Nasional
KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

Nasional
DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 1, 'Work From Office' Bisa 100 Persen

Jabodetabek PPKM Level 1, "Work From Office" Bisa 100 Persen

Nasional
Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Nasional
Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Nasional
Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

Nasional
Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.