DPR Sahkan RUU Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi antara RI dan EFTA

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-negara EFTA (European Free Trade Association).

Pengesahan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (9/4/2021) .

"Kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-negara EFTA dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Baca juga: Selain Norwegia, Indonesia Buka Peluang Kerja Sama dengan Anggota EFTA

Peserta rapat yang hadir menyatakan setuju. Setelah itu, Dasco mengetukkan palu tanda disahkannya undang-undang.

Saat menyampaikan laporan, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan, persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan negara-negara EFTA telah diinisiasi sejak 2005 dan perundingannya baru selesai pada 2018.

Politisi PDI-P itu menyebut, ada sejumlah manfaat yang didapat dengan persetujuan itu antara lain perluasan akses pasar ke negara-negara EFTA.

Kemudian, peningkatan investasi pelaku usaha dari negara-negara EFTA ke Indonesia, serta peningkatan kapasitas di bidang standar pendidikan dan pelatihan.

Baca juga: 56 Anggota Hadiri Rapat Paripurna DPR, 232 secara Virtual

"Pemanfaatan EFTA ini sebagai pintu masuk juga untuk produk-produk nasional kita ke kawasan Uni Eropa dan peningkatan kerja sama yang lebih luas untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian," kata dia.

Sementara itu, Menteri Perdagangan M Luthfi mengatakan, persetujuan kemitraan ini merupakan persetujuan ekonomi komprehensif yang pertama dengan negara di benua Eropa.

"Dan merupakan tonggak sejarah baru dalam perdagangan internasional Indonesia," kata dia.

Adapun negara-negara yang tergabung dalam EFTA yakni Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss.