Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengiriman Vaksin AstraZeneca Terkendala, Apa Strategi Pemerintah?

Kompas.com - 09/04/2021, 07:39 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengiriman 100 juta dosis vaksin Covid-19 asal AstraZeneca ke Indonesia mengalami kendala. Kendala pengiriman terjadi pada dua mekanisme.

 

Pertama, kerja sama multilateral dengan Covax/GAVI sebanyak 54 juta dosis vaksin secara gratis.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kendala pengiriman dari kerja sama Covax/Gavi ini akibat embargo yang diterapkan India selaku negara produsen vaksin.

Baca juga: Dampak Embargo, Indonesia Gagal Dapatkan 10 Juta Dosis Vaksin Gratis

 

Akibatnya, vaksin AstraZeneca yang diterima Indonesia baru 1,1 juta dosis

"Sehingga GAVI merealokasi vaksin yang harusnya kita terima 11 juta di Maret dan April ditunda semuanya di bulan Mei," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (8/4/2021).

Pembatasan ekspor

Kedua, kendala terjadi pada mekanisme kerja sama bilateral antara AstraZeneca dan PT Bio Farma karena pembatasan ekspor.

Budi mengatakan, sebelumnya pemerintah dan pihak AstraZeneca sepakat sebanyak 50 juta dosis vaksin dikirim ke Indonesia pada tahun ini.

Namun, pihak AstraZeneca mengubah jatah pengiriman dosis vaksin tersebut menjadi sebanyak 20 juta dosis dikirim tahun ini.

Baca juga: Upayakan Vaksin AstraZeneca, Menkes Sudah Bersurat ke Covax dan Bertemu dengan Menlu Inggris

 

Sementara, 30 juta dosis vaksin sisanya baru akan dikirim pada tahun 2022.

"Ya terus terang hal itu bukan sesuatu yang bisa kita terima, dan kita langsung melakukan komunikasi dengan pihak AstraZeneca," ujarnya.

Pemerintah pun menyiapkan empat strategi agar pasokan vaksin di Tanah Air tidak kosong selama terjadinya embargo dan pembatasan ekspor tersebut.

Langkah pemerintah

Budi mengatakan, pemerintah tengah melakukan diskusi awal dengan pemerintah China untuk menambah jumlah dosis vaksin Sinovac. Bahkan, ia akan meminta Presiden Joko Widodo ikut bernegosiasi dengan pemerintah China.

"Sekarang diskusinya sedang berjalan (dengan Sinovac), mereka membuka oportunity tapi harus dilakukan di level lebih tinggi, jadi level menteri sudah dilakukan, kami merencanakan kalau bisa Bapak Presiden juga melakukan pembicaraan di level yang lebih tinggi," tutur Budi.

Baca juga: Menkes Sebut Akan Minta Presiden Jokowi Negosiasi ke China Tambah Dosis Vaksin Sinovac

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com