Kompas.com - 09/04/2021, 06:38 WIB
Ilustrasi terorisme ShutterstockIlustrasi terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan pelabelan kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai organisasi terorisme menuai kritik. Rencana tersebut dinilai akan memperparah persoalan dan konflik di Bumi Cendrawasih.

Gagasan ini dikemukakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar dalam rapat Komisi III DPR, Jakarta, Senin (22/3/2021).

Baca juga: BNPT Bahas Kemungkinan KKB di Papua Masuk Kategori Organisasi Terorisme


Boy mengatakan, wacana ini tengah dibahas BNPT bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

"Kami sedang terus gagas diskusi dengan beberapa kementerian dan lembaga berkaitan dengan masalah nomenklatur KKB untuk kemungkinannya apakah ini bisa dikategorikan sebagai organisasi terorisme," kata Boy.

Menurut Boy, kejahatan yang dilakukan oleh KKB layak disejajarkan dengan aksi teror.

Sebab, perbuatan KKB menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, senjata api, serta menimbulkan efek ketakutan yang luas di tengah masyarakat.

"Kondisi-kondisi riil di lapangan sebenarnya dapat dikatakan telah melakukan aksi-aksi teror," ujar Boy.

Baca juga: Kontras Kritik Wacana Pelabelan KKB di Papua sebagai Organisasi Terorisme

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti menilai, pelabelan KKB sebagai teroris menunjukkan cara pandang atau pendekatan keamanan cenderung dikedepankan oleh pemerintah dalam meredam konflik di Papua.

"Pemerintah tidak hanya gagal dalam memahami akar konflik Papua yang sebenarnya, tapi juga membuka jalan bagi penggunaan pendekatan keamanan (militeristik) dalam penyelesaiannya," ujar Fatia, melalui keterangan tertulis, Kamis (9/4/2021).

Di sisi lain, Fatia menuturkan, pelabelan teroris akan memberikan dampak psiko-sosial bagi masyarakat Papua. Bukan tidak mungkin, pelabelan serupa dialami oleh warga Papua yang berada di daerah perantauan.

Baca juga: Pelabelan KKB sebagai Teroris Dikhawatirkan Berdampak pada Warga Papua

Fatia mengatakan, pemerintah seharusnya belajar dari beberapa peristiwa sebelumnya. Misalnya, isu rasialisme yang dialami oleh penghuni asrama mahasiswa asal Papua di Yogyakarta dan Surabaya pada 2019.

Peristiwa tersebut telah menimbulkan gejolak sosial, terutama bagi masyarakat Papua. Menurut Fatia, wacana redefinisi KKB sebagai organisasi teroris justru akan membuat situasi di Papua semakin memburuk.

Ia juga menilai, wacana mengelompokkan KKB dalam klasifikasi organisasi teroris adalah langkah yang terburu-buru serta berpotensi abuse of power.

"Kami melihat wacana tersebut hanya menjadi celah bagi negara untuk melegitimasi langkah TNI dalam keamanan domestik melalui UU Terorisme yang berakibat pada makin buruknya situasi di Papua," kata Fatia.

Batalkan wacana redefinisi

Sejalan dengan itu, Kontras mendesak pemerintah membatalkan wacana redefinisi KKB sebagai organisasi terorisme.

Wacana tersebut dianggap sebagai langkah emosional dan tidak memikirkan dampak-dampak yang terjadi ke depan.

Sebaliknya, pendekatan dengan metode stigmatisasi justru kian menyulitkan upaya menyelesaikan konflik di Papua.

"Pendekatan dengan metode stigmatisasi justru semakin menambah rumit persoalan dan tak akan menyelesaikan persoalan ketidakadilan," ungkap Fatia.

Baca juga: Kontras: Wacana Pelabelan KKB Teroris Berpotensi Timbulkan Penyalahgunaan Kekuasaan

Fatia mengatakan, pemerintah harus melakukan pendekatan yang lebih humanis, bukan dengan pendekatan keamanan maupun dengan cara-cara militeristik yang kental akan kekerasan.

Hal ini bisa dimulai dengan menarik pasukan dari beberapa daerah di Papua. Pendekatan penyelesaian konflik pun harus dilakukan secara komprehensif dan menyentuh mengenai akar persoalan.

Menurut Fatia, pemerintah harus segera mencari titik temu dan membangun dialog dengan perwakilan representatif dan kredibel yang mewakili atau diakui oleh rakyat Papua.

"Pemerintah juga harus memberikan kesempatan kepada warga Papua untuk dapat menyuarakan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ICCPR sebagai ekspresi warga negara karena hal itu sebagai respons atas permasalahan ketidakadilan," terang Fatia.

Baca juga: Komnas HAM Minta BNPT Tak Gegabah Tetapkan KKB di Papua Organisasi Terorisme

Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah pusat memperkuat komunikasi dengan seluruh elemen pemerintah daerah di Papua. Misalnya, gubernur, bupati, DPRD, Kapolda, Kapolres, tokoh masyarakat adat, pemimpin agama, hingga tokoh pemuda.

"Untuk duduk bersama mencari jalan keluar dan mencari format ideal jalan penyelesaian apa yang tepat dan menghentikan kekerasan yang telah terjadi berlarut-larut," imbuh Fatia.

Jangan gegabah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta BNPT tak gegabah menetapkan KKB sebagai organisasi teroris.

"Saya rasa jangan gegabah dalam melihat dan menilai kondisi di Papua," ujar Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab, Selasa (23/3/2021).

Baca juga: Gus Dur dan Acub Zainal, Dua Nama yang Akan Terus Dikenang di Papua

Amiruddin menyebut, permasalahan di Papua selama ini telah banyak menimbulkan korban. Hal itu menjadi penanda betapa seriusnya persoalan di Papua.

Ia mengingatkan agar penyelesaian konflik di Papua perlu dicari jalan keluar melalui kajian mendalam dan tepat.

"Kajian yang lebih dalam dan serius harus dilakukan, ruang-ruang komunikasi harus dibuka dengan melibatkan banyak pihak. Jadi jangan terlalu emosional," kata dia.

Amiruddin menuturkan, Komnas HAM akan berkomunikasi dengan BNPT terkait gagasan redefinisi KKB di Papua.

Hal ini dilakukan supaya setiap upaya penanganan masalah Papua selaras dengan penegakan HAM.

"Dari perspektif Komnas HAM yang dengan penegakan HAM dan penghormatan pada HAM oleh semua pihak," imbuh dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X