Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi di KTT D-8: Kita Harus Dorong Akses yang Adil terhadap Vaksin Covid-19

Kompas.com - 08/04/2021, 23:04 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-10 negara-negara Developing Eight (D-8) secara virtual pada Kamis (8/4/2021).

Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan bahwa D-8 harus terus mendorong akses yang adil terhadap vaksin Covid-19.

"Pertama, D-8 harus terus mendorong akses yang adil terhadap vaksin," ujar Jokowi.

“Ketersediaan dan keterjangkauan vaksin merupakan kunci untuk keluar dari krisis. Namun, saat ini kita saksikan meningkatnya nasionalisme vaksin. Ini harus kita tolak. Kita harus mendukung vaksin multilateral,” lanjutnya menegaskan.

Baca juga: Menlu Retno Dorong Inggris Distribusikan Vaksin Covid-19 Setara dan Adil

Menurut Presiden, di saat pandemi, vaksin Covid-19 adalah barang publik global.

Dunia perlu bersatu untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin untuk semua.

"Artinya, dunia harus dapat menggandakan kapasitas produksi. Tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan distribusi vaksin," tuturnya.

“Di sinilah D-8 bisa berperan dalam menawarkan kapasitas produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan produksi, mendorong akses yang sama terhadap vaksin, dan mendorong transfer teknologi,” ungkap Jokowi.

Dia menyebut, sejumlah negara, termasuk Indonesia kini sedang mengembangkan produksi vaksin sendiri.

Oleh karena itu, D-8 harus membuka kerja sama pengembangan dan produksi vaksin Covid-19 kedepannya.

Kedua, Jokowi menyehut D-8 harus berkontribusi pada pemulihan ekonomi global.

"Dengan potensi perdagangan antarnegara anggota yang melebihi 1,5 triliun dollar AS, saya meyakini D-8 dapat berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi global," katanya.

“Fasilitasi perdagangan intranegara D-8 harus didorong, hambatan perdagangan harus diminimalisir, intensifikasi intraperdagangan antarnegara anggota D-8 adalah kunci. Ini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Baca juga: Menkes Sebut Akan Minta Presiden Jokowi Negosiasi ke China Tambah Dosis Vaksin Sinovac

Ketiga, negara-negara D-8 harus mengembangkan teknologi digital.

Menurut Jokowi, digitalisasi, artificial intelligence, computing power, big data, data analytics telah melahirkan terobosan-terobosan baru dan merupakan ekonomi masa depan.

Untuk itu, dia mendorong D-8 untuk memanfaatkan teknologi tersebut demi menyejahterakan rakyat setiap negara anggota.

"D-8 memiliki potensi yang besar. Keunggulan demografi penduduk muda D-8 sekitar 323 juta orang atau sekitar 27,3 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk muda negara G-7 sebesar 135 juta atau sekitar 17,3 persen dari total populasi," papar kepala negara.

“Investasi kepada kaum muda adalah investasi untuk masa depan. Untuk itu, inovasi harus terus ditumbuhkan, industri start-up harus terus didorong. Keunggulan D-8 sebagai negara mayoritas muslim harus dimanfaatkan. Pengembangan industri start-up berbasis syariah dapat dikembangkan,” jelasnya.

Jokowi menambahkan, pada 2021 organisasi D-8 memasuki tahun ke-24.

Di masa pandemi, menurutnya tidak ada pilihan lain selain bekerja bersama.

"Dengan kebersamaan, saya meyakini D-8 akan bergerak maju dan sejahtera bersama,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: Soal Ibadah Haji, Menkes Khawatir Saudi Tentukan Jenis Vaksin Tertentu

Organisasi D-8 didirikan pada tanggal 15 Juni tahun 1997.

Tujuan organisasi ini adalah menghimpun kekuatan ekonomi negara-negara berpenduduk muslim dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI).

Penyelenggaraan KTT kali ini bertepatan dengan 24 tahun berdirinya D-8.

Adapun, KTT D-8 kali ini dihadiri oleh hampir semua negara anggota D-8, yaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Turki, dan Nigeria.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com