Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Hal Ini Dinilai Jadi Masalah Utama Partai Politik

Kompas.com - 08/04/2021, 20:11 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menilai ada tiga hal yang menjadi masalah utama partai politik di Indonesia.

Salah satu masalah tersebut adalah transparansi partai politik yang dinilainya masih beroperasi seperti black box.

Publik, menurut Djayadi, tak tahu kegiatan dan apa saja hal yang sudah dilakukan partai politik.

"Tahu-tahu keluar keputusan menunda revisi (undang-undang) pemilu, tahu-tahu keluar keputusan mendukung undang-undang A, undang-undang B, kita enggak tahu tuh proses sebenarnya gimana di dalam itu, transparansinya enggak ada," kata Djayadi dalam diskusi yang disiarkan akun Youtube LP3ES Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Jadi Parpol Pilihan Kedua Generasi Muda, PDI-P: Kami Enggak Terlalu Yakin

Menurut Djayadi, hal itu membuat masyarakat pada akhirnya hanya dapat menerima segala keputusan atau langka politik yang diambil partai politik.

Selain soal transparansi, Djayadi juga menilai partai politik memiliki masalah terkait demokrasi di internal partai. Kondisi ini cenderung menciptakan adanya personalisasi atau oligarki di dalam partai.

"Kalau personalisasi itu terkumpulnya atau terpusatnya kekuasaan di satu orang, kalau oligarki terpusatnya kekuasaan di mungkin beberpa orang atau beberapa kelompok yang saling meniadakan satu sama lain di dalam partai politik," ujar dia.

Menurut Djayadi, hal ini menjadi persoalan karena nyatanya partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi ternyata juga tidak demokratis.

Adapun masalah utama partai politik lainnya adalah hubungan partai politik dengan masyarakat yang jauh atau lemah.

Baca juga: Ombudsman: Ormas hingga Parpol Minta Disuntik Vaksin Covid-19 Duluan ke Dinkes DKI

Djayadi mengatakan, salah satu indikator lemahnya hubungan antara partai politik dengan masyarakat adalah rendahnya tingkat identifikasi partai (party id) yakni 12 persen pada Januari 2021 berdasarkan survei LSI.

"Itu artinya, partai-partai yang ada sekarang tidak mampu menarik masyarakat untuk mengidentifikasikan dirinya dengan partai-partai tersebut, hampir 90 persen masyarakat merasa tidak ada kaitan dengan partai," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com