Kompas.com - 08/04/2021, 18:15 WIB
Wali Kota Malang, Sutiaji saat diwawancara di Balai Kota Malang, Rabu (10/2/2021). KOMPAS.COM/ANDI HARTIKWali Kota Malang, Sutiaji saat diwawancara di Balai Kota Malang, Rabu (10/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Malang Sutiaji mengakui bahwa di wilayahnya cukup banyak menemukan bibit-bibit ke arah radikalisme.

Oleh karena itu, ia pun ingin agar program deradikalisasi dikuatkan agar bibit-bibit tersebut mati.

"Deradikalisasi ini perlu kita kuatkan karena di Malang ini cukup lumayan bibit-bibit ke arah sana," ujar Sutiaji dalam webinar bertajuk "Promosi Toleransi dan Penghormatan terhadap Keberagaman di Tingkat Kota" yang digelar SETARA Institute, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: 10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi Menurut Setara Institute

Sutiaji pun mencontohkan bibit-bibit radikalisme yang tercium di wilayahnya.

Contoh itu mulai dari para pelaku teror bom di Borobudur hingga pelaku bom Bali seperti Amrozi dan Doktor Azahari.

"Ketika ada pengeboman Borobudur, waktu itu rapat-rapatnya di Kota Malang dan itu orang Malang. Ketika bom Bali (pelakunya) juga pernah singgah di Malang. Jadi Amrozi CS itu dulu pernah di Malang," kata dia.

"Yang baru-baru ini ISIS, dulu mau deklarasi di Malang. Azhari juga kenanya di wilayah Kota Malang," kata Sutiaji.

Meskipun demikian, kata dia, kondusivitas Kota Malang sejauh ini berjalan baik, bahkan Malang pun menjadi kota toleran nomor satu di Jawa Timur karena kondusivitasnya itu.

Baca juga: Jokowi: Sikap Pemerintah Tegas, Tak Berkompromi terhadap Intoleransi Beragama

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya pun ingin mewujudkan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan masyarakat dan gender.

Contoh nyata yang terlihat adalah kerukunan antaragama di Kota Malang yang terlihat dari pelaksanaan shalat id di depan gereja yang ada di Kota Malang.

Saat itu, kata dia, Idul Fitri jatuh pada hari Minggu, kemudian gereja sementara tutup dan mengundurkan peribadatannya menjadi siang hari demi memberi kesempatan umat Islam shalat Idul Fitri.

"Ini bentuk kami membangun toleransi dan Insya Allah yang namanya forum kerukunan umat beragama (FKUB) dulu datangnya dari Malang," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Akan Bersikap Tegas pada Segala Bentuk Intoleransi

Namun selain radikalisme, kata Sutiaji, bibit-bibit sosialis dan komunis pun mulai berkembang.

Ia kembali mencontohkan adanya laporan dari rektor salah satu kampus yang mengatakan bahwa di kampusnya ditemukan sebuah ruangan untuk memutar film-film senyap.

"Kami sebagai kepala daerah sepanjang itu masih dalam wacana dan tidak menggerakkan massa dan tidak jadi pergerakan, maka kami benar-benar diawasi saja. Tapi kalau sudah masuk kepada pergerakan, maka inilah yang harus diwaspadai," kata dia.

Sutiaji mengatakan, ancaman nyata seperti radikalisme, terorisme, separatisme, dan liberalisme sudah menjadi tantangan bangsa ini.

Baca juga: Safenet Sebut Penyebaran Radikalisme Melalui Medsos, dari Instagram, Facebook, hingga Telegram

Bahkan jaringan-jaringannya pun sudah luas dengan pola organisasi yang semakin berkembang.

"Kita tahu semua bahwa yang namanya radikalis adalah pemahaman, maka tidak pernah berhenti terus menerus sel-selnya ini yang akan kami kikis," kata dia.

Menurut dia, pemahaman itu memiliki bahan bakar seperti isu-isu ketimpangan dan ketidakadilan yang diambil dari Pancasila sila kelima yang tidak pernah tercapai. Kemudian hukum yang masih tajam di bawah tapi tumpul di atas.

Ia mengatakan, slogan-slogan itulah yang digunakan sehingga tawaran-tawaran yang muncul adalah radikalis, khilafah dan seterusnya.

Baca juga: Wapres Ajak Promosikan Sikap Toleran untuk Cegah Paham Radikalisme

Ini termasuk tawaran-tawaran ideologi sosialis yang dimanfaatkan dari kondisi gini ratio dan disparitas pembangunan Indonesia yang masih belum tersalurkan dengan baik.

"Inilah yang menjadi bahan bakar dan isu mereka. Di samping itu, polarisasi dan politik identitas, politisasi agama. Ini juga menjadi bahan dan simbol-simbol bagaimana propaganda terhadap intoleran ini," kata dia

"Maka tugas kita adalah meningkatkan kewaspadaan secara optimal guna menangkis berita-berita bohong, berita-berita hoaks," ucap Sutiaji.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X