Kompas.com - 08/04/2021, 18:15 WIB
Wali Kota Malang, Sutiaji saat diwawancara di Balai Kota Malang, Rabu (10/2/2021). KOMPAS.COM/ANDI HARTIKWali Kota Malang, Sutiaji saat diwawancara di Balai Kota Malang, Rabu (10/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Malang Sutiaji mengakui bahwa di wilayahnya cukup banyak menemukan bibit-bibit ke arah radikalisme.

Oleh karena itu, ia pun ingin agar program deradikalisasi dikuatkan agar bibit-bibit tersebut mati.

"Deradikalisasi ini perlu kita kuatkan karena di Malang ini cukup lumayan bibit-bibit ke arah sana," ujar Sutiaji dalam webinar bertajuk "Promosi Toleransi dan Penghormatan terhadap Keberagaman di Tingkat Kota" yang digelar SETARA Institute, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: 10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi Menurut Setara Institute

Sutiaji pun mencontohkan bibit-bibit radikalisme yang tercium di wilayahnya.

Contoh itu mulai dari para pelaku teror bom di Borobudur hingga pelaku bom Bali seperti Amrozi dan Doktor Azahari.

"Ketika ada pengeboman Borobudur, waktu itu rapat-rapatnya di Kota Malang dan itu orang Malang. Ketika bom Bali (pelakunya) juga pernah singgah di Malang. Jadi Amrozi CS itu dulu pernah di Malang," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang baru-baru ini ISIS, dulu mau deklarasi di Malang. Azhari juga kenanya di wilayah Kota Malang," kata Sutiaji.

Meskipun demikian, kata dia, kondusivitas Kota Malang sejauh ini berjalan baik, bahkan Malang pun menjadi kota toleran nomor satu di Jawa Timur karena kondusivitasnya itu.

Baca juga: Jokowi: Sikap Pemerintah Tegas, Tak Berkompromi terhadap Intoleransi Beragama

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya pun ingin mewujudkan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan masyarakat dan gender.

Contoh nyata yang terlihat adalah kerukunan antaragama di Kota Malang yang terlihat dari pelaksanaan shalat id di depan gereja yang ada di Kota Malang.

Saat itu, kata dia, Idul Fitri jatuh pada hari Minggu, kemudian gereja sementara tutup dan mengundurkan peribadatannya menjadi siang hari demi memberi kesempatan umat Islam shalat Idul Fitri.

"Ini bentuk kami membangun toleransi dan Insya Allah yang namanya forum kerukunan umat beragama (FKUB) dulu datangnya dari Malang," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Akan Bersikap Tegas pada Segala Bentuk Intoleransi

Namun selain radikalisme, kata Sutiaji, bibit-bibit sosialis dan komunis pun mulai berkembang.

Ia kembali mencontohkan adanya laporan dari rektor salah satu kampus yang mengatakan bahwa di kampusnya ditemukan sebuah ruangan untuk memutar film-film senyap.

"Kami sebagai kepala daerah sepanjang itu masih dalam wacana dan tidak menggerakkan massa dan tidak jadi pergerakan, maka kami benar-benar diawasi saja. Tapi kalau sudah masuk kepada pergerakan, maka inilah yang harus diwaspadai," kata dia.

Sutiaji mengatakan, ancaman nyata seperti radikalisme, terorisme, separatisme, dan liberalisme sudah menjadi tantangan bangsa ini.

Baca juga: Safenet Sebut Penyebaran Radikalisme Melalui Medsos, dari Instagram, Facebook, hingga Telegram

Bahkan jaringan-jaringannya pun sudah luas dengan pola organisasi yang semakin berkembang.

"Kita tahu semua bahwa yang namanya radikalis adalah pemahaman, maka tidak pernah berhenti terus menerus sel-selnya ini yang akan kami kikis," kata dia.

Menurut dia, pemahaman itu memiliki bahan bakar seperti isu-isu ketimpangan dan ketidakadilan yang diambil dari Pancasila sila kelima yang tidak pernah tercapai. Kemudian hukum yang masih tajam di bawah tapi tumpul di atas.

Ia mengatakan, slogan-slogan itulah yang digunakan sehingga tawaran-tawaran yang muncul adalah radikalis, khilafah dan seterusnya.

Baca juga: Wapres Ajak Promosikan Sikap Toleran untuk Cegah Paham Radikalisme

Ini termasuk tawaran-tawaran ideologi sosialis yang dimanfaatkan dari kondisi gini ratio dan disparitas pembangunan Indonesia yang masih belum tersalurkan dengan baik.

"Inilah yang menjadi bahan bakar dan isu mereka. Di samping itu, polarisasi dan politik identitas, politisasi agama. Ini juga menjadi bahan dan simbol-simbol bagaimana propaganda terhadap intoleran ini," kata dia

"Maka tugas kita adalah meningkatkan kewaspadaan secara optimal guna menangkis berita-berita bohong, berita-berita hoaks," ucap Sutiaji.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

Nasional
Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

Nasional
Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

Nasional
Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

Nasional
Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

Nasional
Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.