Kompas.com - 08/04/2021, 17:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pelarangan iklan rokok secara total perlu didorong lebih jauh.

Ia mengatakan, pelarangan iklan rokok harus dipertegas karena mempengaruhi perilaku merokok pada masyarakat, khususnya remaja.

Data menunjukkan, terpaan iklan rokok melalui media online memiliki kekuatan pengaruh signifikan terhadap sikap merokok pada remaja sebesar 31,8 persen.

"Selama pandemi ini kegiatan belajar-mengajar berlangsung secara daring sehingga anak memiliki kesempatan lebih besar untuk terpapar iklan rokok di internet," ujar Muhadjir saat menjadi pembicara High Level Meeting MPKU PP Muhammadiyah yang diselenggarakan daring, Kamis (8/4/2021), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Razia Kawasan Tanpa Rokok di Mal, Satpol PP Tangsel Sita 52 Asbak

"Karena itu, kita perlu sama-sama mendorong agar pelarangan total iklan rokok terutama di internet dapat diwujudkan," lanjut dia.

Muhadjir mengatakan, rokok masih menjadi ancaman bagi masa depan generasi muda di Indonesia.

Berdasarkan hasil Global Youth Tobacco Survey (GYTS) tahun 2019, sebanyak 56 persem pelajar melihat orang merokok di sekolah atau di luar sekolah dan 60,6 persen pelajar tidak dicegah ketika membeli rokok.

Hal tersebut, kata dia, sudah menyalahi aturan yang diamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Baca juga: Kawasan Tanpa Rokok dan Aturan Iklan Rokok Dinilai Belum Optimal

"Kita perlu menetapkan sanksi tegas bagi siapa pun yang melanggar aturan, tidak hanya pelajar atau mahasiswa, tetapi juga tenaga pendidik," kata dia.

Menurut Muhadjir, pelarangan merokok di lingkungan pendidikan juga harus ditegakkan secara menyeluruh.

Baik di sekolah maupun pesantren melalui program sekolah ramah anak dan pesantren ramah anak.

Ia pun menyarankan agar Kawasan Tanpa Rokok di sekolah sebaiknya tidak hanya melarang aktivitas merokok, tapi juga menerapkan larangan penjualan rokok di lingkungan pendidikan.

Baca juga: Kepala BP Bintan Diperiksa KPK Terkait Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Antara lain seperti rokok di kantin sekolah ataupun di warung dan toko sekitar sekolah.

Adapun target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bahwa prevalensi merokok pada usia anak dan remaja turun dari 9,1 menjadi 8,7 pada tahun 2024.

Hal tersebut agar sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goal's (SDG's) yaitu menjadikan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Partai Kedaulatan Rakyat Belum Lengkap

Berkas Partai Kedaulatan Rakyat Belum Lengkap

Nasional
Bentuk Kerja Sama Antara Eksekutif dan Legislatif

Bentuk Kerja Sama Antara Eksekutif dan Legislatif

Nasional
Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 13 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

Nasional
Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

Nasional
Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

Nasional
KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

Nasional
KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

Nasional
Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

Nasional
Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

Nasional
Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

Nasional
Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

Nasional
Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

Nasional
UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

Nasional
KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.