Presiden Joko Widodo Kirim Paket Sembako untuk Korban Bencana di NTT dan NTB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengirimkan paket sembako untuk korban bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurut Sekretaris Pribadi Presiden Jokowi, Anggit Noegroho, pengiriman sembako itu telah diinisiasi sejak Senin (5/4/2021).

"Pada Senin Presiden memerintahkan untuk mengirimkan sembako ke daerah terdampak bencana di NTT," ujar Anggit dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Panglima TNI Kirim Bantuan untuk Korban Bencana di NTT

Mengingat situasi medan yang masih sulit pasca-bencana banjir dan tanah longsor, maka dilakukan koordinasi dengan Panglima TNI untuk penyediaan transportasi pengangkut bantuan presiden.

Pada Selasa (6/4/2021) bantuan Presiden tahap pertama sejumlah 5.000 paket sembako berhasil diberangkatkan.

"Sebagian diangkut menggunakan Hercules TNI AU dan sisanya dengan kapal perang TNI AL menuju daerah bencana," ungkap Anggit.

"Informasi dari tim lapangan, 3.500 paket Sembako telah tiba di Adonara dan Lembata. Bantuan kemudian langsung dibagikan ke warga terdampak bencana," lanjutnya.

Anggit menuturkan, sebanyak 10.000 paket sembako bantuan presiden untuk berikutnya segera disusulkan menunggu kesiapan alat transportasi.

Baca juga: Mensos Risma Kesulitan Salurkan Bantuan ke Masyarakat Terdampak Bencana di NTT

"Selain NTT, Presiden juga mengirimkan bantuan 13.000 paket sembako ke daerah terdampak bencana di Kabupaten Bima, NTB," tambah Anggit.

Sebagaimana diketahui, Siklon Tropis Seroja yang menyebabkan angin kencang dan hujan lebat menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor di NTT dan NTB.

Bencana tersebut mengakibatkan ribuan orang mengungsi dan ratusan orang meninggal dunia.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat telah menetapkan status tanggap darurat terhitung mulai 6 April sampai 5 Mei 2021.

Status keadaan tanggap darurat bencana angin siklon tropis, banjir bandang, tanah longsor, dan gelombang pasang di Provinsi NTT ditetapkan melalui surat keputusan No. 118/KEP/HK/2021 tertanggal 6 April 2021.