Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Masih Bahas Biaya Haji Tahun 2021

Kompas.com - 08/04/2021, 15:34 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sampai saat ini belum menetapkan biaya haji 1442 Hijriah atau tahun 2021.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Khoirizi H Dasir mengatakan, biaya haji masih dalam proses pembahasan bersama DPR.

"Belum ada ketetapan. Biaya haji tahun ini masih dibahas secara intensif oleh Panja Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR," kata Khoirizi dilansir dari laman resmi Kemenag, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Biaya Haji 2021 Diperkirakan Naik, Kemenag: Belum Ada Ketetapan, Masih Dibahas Panja

Khoirizi menuturkan, pembahasan biaya haji kini masuk dalam tahapan persiapan dan mitigasi penyelenggaraan di masa pandemi.

Pembahasan dilakukan sembari menunggu informasi resmi terkait kepastian kuota pemberangkatan jemaah haji dari Arab Saudi.

"Karena belum ada kepastian kuota, maka pembahasan biaya haji berbasis pada skenario yang bersifat asumtif, mulai dari kuota 30 persen, 25 persen, 20 persen, bahkan hingga hanya 5 persen," ujar dia.

Baca juga: Biaya Haji 2021 Diperkirakan Naik Jadi Rp 44,3 Juta

Ia melanjutkan, kemungkinan biaya haji naik tetap ada mengingat kenaikan biaya bergantung pada kenaikan kurs dollar, kenaikan pajak dari 5 persen menjadi 15 persen, serta keharusan penerapan protokol kesehatan.

Kendati demikian, Khoirizi menegaskan, pihaknya bersama Komisi VIII DPR teruerupaya mempersiapkan layaan terbaik untuk jemaah.

"Kemenag bersama Komisi VIII terus berusaha untuk semaksimal mungkin, kalaupun ada kenaikan biaya haji, hal itu tidak memberatkan jemaah," ucap dia.

Adapun, Pemerintah Arab Saudi masih melarang penerbangan dari luar negeri dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Indonesia masuk dalam daftar negara yang dilarang penerbangannya ke Arab Saudi.

Baca juga: Wapres Resmikan Bandara Haji Muhammad Sidik di Kalimantan Tengah

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku optimistis penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 dapat terlaksana, meski pemerintah Kerajaan Arab Saudi hingga kini belum menentukan sikapnya.

Pasalnya, ia melihat program vaksinasi sebagai salah satu cara melawan pandemi Covid-19 telah dijalankan di antara kedua negara yaitu Arab Saudi dan Indonesia.

"Kami optimis, pemerintah optimis kemungkinan diselenggarakannya penyelenggaraan haji tahun ini masih sangat terbuka. Hal ini ditandai dengan diadakannya vaksinasi di Arab Saudi sebagaimana di Indonesia, dalam rangka menangani pandemi Covid-19," kata Yaqut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Senin (15/3/2021).

Ia melanjutkan, optimisme tersebut juga ditandai dengan adanya kabar bahwa otoritas Arab Saudi menyatakan akan membuka penerbangan internasional mulai 17 Mei 2021.

Menurut dia, hal tersebut menjadi sinyal positif kemungkinan terselenggaranya ibadah haji 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com