Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Siapkan Rp 500 Miliar untuk Subsidi Ongkos Kirim Harbolnas Lebaran

Kompas.com - 08/04/2021, 06:27 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memberikan subsidi ongkos kirim belanja daring atau online senilai Rp 500 miliar pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas).

Langkah ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan permintaan dan konsumsi masyarakat.

"Untuk hari belanja nasional melalui online itu ditujukan untuk produk nasional, dan pemerintah akan mensubsidi ongkos kirim sehingga pemerintah menyiapkan 500 miliar," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, seusai sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Baca juga: Ini Alasan Orang Indonesia Tertarik Belanja Saat Harbolnas

Airlangga mengatakan, Harbolnas akan digelar pada H-10 dan H-5 Lebaran 2021.

Selain subsidi ongkos kirim, konsumsi didorong pemerintah melalui penyaluran sejumlah bantuan sosial kepada 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Bantuan itu berupa beras sebanyak 10 kilogram kepada setiap KPM, Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Dan penyaluran pencairan sembako dari Juni ke awal Mei selama dua bulan. Jadi ini dipercepat," ujar Airlangga.

Baca juga: Gelombang Ketiga Pandemi Landa Sejumlah Negara, Airlangga: Covid-19 Belum Selesai

Selama bulan Ramadhan, pemerintah juga bakal mensubsidi beras yang disalurkan melalui Badan Urusan Logistik (Bulog).

Dengan mekanisme tersebut, Bulog akan mendapat dana sekitar Rp 2 triliun yang bisa digunakan untuk membeli gabah rakyat hingga Rp 440 juta.

Hal ini diharapkan mampu mendorong produk domestik bruto (PDB) kuartal II tahun 2021 tumbuh positif.

Baca juga: Pemerintah: Sudah Waktunya Swasta Beri THR ke Karyawan

Bersamaan dengan itu, pemerintah mendorong perusahaan swasta segera memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya. Airlangga mengatakan, sudah saatnya pihak swasta membayarkan THR.

"Pembayaran THR, estimasi daripada anggaran yang bisa masuk ke pasar adalah 215 triliun," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, penanganan wabah Covid-19 dan krisis ekonomi akibat pandemi harus berjalan beriringan.

Penanganan krisis ekonomi salah satunya dilakukan melalui upaya peningkatan permintaan dan konsumsi masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com