Kompas.com - 08/04/2021, 06:27 WIB
Pekerja menyelesaikan pesanan barang-barang pelanggan saat Hari belanja Online Nasional (Harbolnas) di gudang Zalora di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (12/12/2017). Perayaan 12.12 Harbolnas adalah salah satu kampanye terpenting Zalora dalam rangka memberikan penawaran diskon terbaik, sekaligus membuktikan kepada pelanggan bahwa mereka dapat menikmati pengalaman berbelanja online terbaik bersama Zalora. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOPekerja menyelesaikan pesanan barang-barang pelanggan saat Hari belanja Online Nasional (Harbolnas) di gudang Zalora di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (12/12/2017). Perayaan 12.12 Harbolnas adalah salah satu kampanye terpenting Zalora dalam rangka memberikan penawaran diskon terbaik, sekaligus membuktikan kepada pelanggan bahwa mereka dapat menikmati pengalaman berbelanja online terbaik bersama Zalora.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memberikan subsidi ongkos kirim belanja daring atau online senilai Rp 500 miliar pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas).

Langkah ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan permintaan dan konsumsi masyarakat.

"Untuk hari belanja nasional melalui online itu ditujukan untuk produk nasional, dan pemerintah akan mensubsidi ongkos kirim sehingga pemerintah menyiapkan 500 miliar," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, seusai sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Baca juga: Ini Alasan Orang Indonesia Tertarik Belanja Saat Harbolnas

Airlangga mengatakan, Harbolnas akan digelar pada H-10 dan H-5 Lebaran 2021.

Selain subsidi ongkos kirim, konsumsi didorong pemerintah melalui penyaluran sejumlah bantuan sosial kepada 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Bantuan itu berupa beras sebanyak 10 kilogram kepada setiap KPM, Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Dan penyaluran pencairan sembako dari Juni ke awal Mei selama dua bulan. Jadi ini dipercepat," ujar Airlangga.

Baca juga: Gelombang Ketiga Pandemi Landa Sejumlah Negara, Airlangga: Covid-19 Belum Selesai

Selama bulan Ramadhan, pemerintah juga bakal mensubsidi beras yang disalurkan melalui Badan Urusan Logistik (Bulog).

Dengan mekanisme tersebut, Bulog akan mendapat dana sekitar Rp 2 triliun yang bisa digunakan untuk membeli gabah rakyat hingga Rp 440 juta.

Hal ini diharapkan mampu mendorong produk domestik bruto (PDB) kuartal II tahun 2021 tumbuh positif.

Baca juga: Pemerintah: Sudah Waktunya Swasta Beri THR ke Karyawan

Bersamaan dengan itu, pemerintah mendorong perusahaan swasta segera memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya. Airlangga mengatakan, sudah saatnya pihak swasta membayarkan THR.

"Pembayaran THR, estimasi daripada anggaran yang bisa masuk ke pasar adalah 215 triliun," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, penanganan wabah Covid-19 dan krisis ekonomi akibat pandemi harus berjalan beriringan.

Penanganan krisis ekonomi salah satunya dilakukan melalui upaya peningkatan permintaan dan konsumsi masyarakat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Nasional
Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Nasional
Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Nasional
Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X