Kompas.com - 07/04/2021, 19:16 WIB
Ilustrasi jaringan 5G IstIlustrasi jaringan 5G

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam menyiapkan kebijakan pendukung jaringan 5G secara komprehensif.

Kebijakan tersebut menyangkut aspek regulasi, spektrum frekuesi, infrastruktur, aspek perangkat ekosistem dan talenta digital.

Hal ini merupakan salah satu kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang membahas tata kelola 5G, Rabu (7/4/2021).

"Sehingga teknologi 5G mampu memberikan manfaat optimal kepada masyarakat dan menumbuhkan sektor ekonomi digital di Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi I Bambang Kristiono saat membacakan kesimpulan rapat.

Baca juga: Sebelum Terapkan 5G, Pemerintah Diminta Siapkan Ekosistem Masyarakat

Selain itu, Komisi I juga meminta pemerintah menganalisis penerapan teknologi 5G untuk meminimalisasi dampak negatif.

Kemudian, Komisi I menekankan agar tata kelola 5G mampu menciptakan peluang potensi dalam negeri secara optimal.

"Kominfo juga harus bersinergi dengan program percepatan transformasi digital dan menyiapkan roadmap digitalisasi dan pelaksanaan migrasi ASO tepat waktu pada November 2022," ujarnya.

Baca juga: Menkominfo Sebut Indonesia Sudah Uji Coba Layanan 5G 12 Kali, Salah Satunya Saat Asian Games 2018

Selanjutnya, Kemenkominfo diminta meneruskan kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda), sektor industri, serta berbagai pihak terkait teknologi 5G sehingga tercipta sinergitas.

Sejalan dengan hal tersebut, kata Bambang, pemerintah perlu menjalankan program literasi digital secara berkesinambungan.

Menurut Bambang, literasi digital diperlukan agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan baik.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Aturan TKDN untuk Perangkat 5G, Ini Besarannya

Sementara itu, Menkominfo Johnny G Plate menekankan soal sinergi antara pemerintah dan Komisi I dalam mempersiapkan teknologi 5G di Indonesia.

Johnny mengatakan pihaknya tak bisa bekerja sendirian. Ia pun mengajak Komisi I dalam hal literasi atau edukasi digital kepada masyarakat.

"Kerja bersama-sama ini penting, bangsa kita bangsa besar. Bangsa kita penduduknya jumlahnya banyak, dan menjadi tugas kita bersama untuk mengajak mereka on boarding digital," kata Johnny.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X