Muhadjir Ingatkan soal Kesenjangan Teknologi dalam Penyaluran Bansos

Kompas.com - 07/04/2021, 17:34 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy di acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Antara Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021). Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy di acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Antara Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (31/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan mengenai kesenjangan teknologi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Sebab, belum seluruh daerah mendapatkan akses internet atau layanan teknologi digital yang mumpuni. Ia menyebut masih ada daerah yang belum siap dengan digitalisasi penyaluran bansos.

“Walaupun sudah ada inisiatif besar dengan adanya Palapa Ring tapi masih ada daerah yang belum terjangkau internet. Kita harus hati-hati untuk menerapkan kebijakan digitalisasi ini dengan tanpa mengabaikan daerah-daerah yang belum siap,” ujar Muhadjir dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, Rabu (7/4/2021), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Risma Pastikan Penyaluran Bansos Saat Lebaran 2021 Sesuai Jadwal

Penerapan teknologi digital dilakukan karena implementasi penyaluran bansos secara konvensional selama ini masih bermasalah.

Mulai dari proses pencairan dana kepada penerima manfaat yang belum tepat sasaran, penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tidak sesuai, hingga masalah keterlambatan penerimaan bansos oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyusun konsep G2P (government-to-person) 4.0.

Transformasi digital ini diharapkan menjadi solusi untuk mempercepat penyaluran bansos.

Baca juga: Jokowi: Transformasi Digital Jangan Hanya Untungkan Pihak Luar

Muhadjir yang juga Ketua Tim Pengendali Bansos mengungkapkan, berdasarkan arahan Presiden, penyaluran bansos tetap dilakukan seiring perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

"Inovasi digitalisasi diharapkan bisa mengatasi persoalan data sehingga penyaluran bansos sesuai dengan yang ditargetkan," kata Muhadjir.

“Digitalisasi juga sangat memudahkan kami dalam memonitor dan pengawasan terhadap jalannya bansos agar tersampaikan secara merata kepada penerima manfaat," lanjut dia.

Muhadjir meyakini teknologi digital akan terus disempurnakan sehingga pendistribusian bansos lebih optimal.

Baca juga: Percepat Transformasi Digital, Pemerintah Anggarkan Rp 30,5 Triliun

Sementara itu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, implementasi digitalisasi penyaluran bansos sudah berjalan sejak 2017. Namun, ada beberapa kendala yang perlu diperbaiki.

“Dengan adanya perubahan mekanisme yang dilakukan melalui konsep G2P 4.0, kami tidak ingin hal yang sama terulang. Pemerintah juga akan mendorong perbaikan pembangunan infrastruktur hingga ke desa-desa,” ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

[POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

Nasional
Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Nasional
Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Nasional
Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Nasional
Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

Nasional
Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Juli: Ada 264.578 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 24 Juli: Ada 264.578 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Juli: Ada 574.135 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Juli: Ada 574.135 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Juli: Bertambah 39.767, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 2.471.678

UPDATE 24 Juli: Bertambah 39.767, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 2.471.678

Nasional
UPDATE 24 Juli: Tambah 1.415, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 82.013

UPDATE 24 Juli: Tambah 1.415, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 82.013

Nasional
UPDATE 24 Juli: Bertambah 45.416, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Capai 3.127.826 Orang

UPDATE 24 Juli: Bertambah 45.416, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Capai 3.127.826 Orang

Nasional
BEM UI: PP 75/2021 tentang Statuta UI Harus Dicabut, Banyak Pasal Bermasalah

BEM UI: PP 75/2021 tentang Statuta UI Harus Dicabut, Banyak Pasal Bermasalah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X