Muhadjir Ingatkan soal Kesenjangan Teknologi dalam Penyaluran Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan mengenai kesenjangan teknologi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Sebab, belum seluruh daerah mendapatkan akses internet atau layanan teknologi digital yang mumpuni. Ia menyebut masih ada daerah yang belum siap dengan digitalisasi penyaluran bansos.

“Walaupun sudah ada inisiatif besar dengan adanya Palapa Ring tapi masih ada daerah yang belum terjangkau internet. Kita harus hati-hati untuk menerapkan kebijakan digitalisasi ini dengan tanpa mengabaikan daerah-daerah yang belum siap,” ujar Muhadjir dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, Rabu (7/4/2021), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Risma Pastikan Penyaluran Bansos Saat Lebaran 2021 Sesuai Jadwal

Penerapan teknologi digital dilakukan karena implementasi penyaluran bansos secara konvensional selama ini masih bermasalah.

Mulai dari proses pencairan dana kepada penerima manfaat yang belum tepat sasaran, penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tidak sesuai, hingga masalah keterlambatan penerimaan bansos oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Oleh karena itu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyusun konsep G2P (government-to-person) 4.0.

Transformasi digital ini diharapkan menjadi solusi untuk mempercepat penyaluran bansos.

Baca juga: Jokowi: Transformasi Digital Jangan Hanya Untungkan Pihak Luar

Muhadjir yang juga Ketua Tim Pengendali Bansos mengungkapkan, berdasarkan arahan Presiden, penyaluran bansos tetap dilakukan seiring perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

"Inovasi digitalisasi diharapkan bisa mengatasi persoalan data sehingga penyaluran bansos sesuai dengan yang ditargetkan," kata Muhadjir.

“Digitalisasi juga sangat memudahkan kami dalam memonitor dan pengawasan terhadap jalannya bansos agar tersampaikan secara merata kepada penerima manfaat," lanjut dia.

Muhadjir meyakini teknologi digital akan terus disempurnakan sehingga pendistribusian bansos lebih optimal.

Baca juga: Percepat Transformasi Digital, Pemerintah Anggarkan Rp 30,5 Triliun

Sementara itu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, implementasi digitalisasi penyaluran bansos sudah berjalan sejak 2017. Namun, ada beberapa kendala yang perlu diperbaiki.

“Dengan adanya perubahan mekanisme yang dilakukan melalui konsep G2P 4.0, kami tidak ingin hal yang sama terulang. Pemerintah juga akan mendorong perbaikan pembangunan infrastruktur hingga ke desa-desa,” ucap dia.