Kompas.com - 07/04/2021, 17:22 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendorong agar pihak swasta segera memberikan tunjangan hari raya (THR) ke karyawan.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/4/2021).

"Ini tadi disampaikan bahwa sudah waktunya pihak swasta untuk memberikan THR karena berbagai kegiatan sudah diberikan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto selepas sidang kabinet.

Baca juga: Menko Airlangga Minta THR Dibayar Penuh, Ini Kata Pengamat Ketenagakerjaan

Airlangga mengatakan, dalam sidang kabinet, Jokowi menginstruksikan supaya pertumbuhan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19 berjalan beriringan.

Untuk itu, hal-hal yang mampu meningkatkan permintaan (demand) dan konsumsi harus terus dilanjutkan. Upaya ini diwujudkan salah satunya melalui pemberian THR.

"Oleh karena itu tadi dalam rapat disampaikan bahwa salah satu untuk mendorong konsumsi menjelang lebaran adalah pemberian THR kepada karyawan," ujar Airlangga.

Pemerintah, kata Airlangga, mendorong perusahaan-perusahaan membayarkan THR ke karyawan juga karena pihaknya sudah memberikan fasilitas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Pembayaran THR, estimasi daripada anggaran yang bisa masuk ke pasar adalah 215 triliun (rupiah)," ucap dia.

Baca juga: THR 2021 Dinilai Harus Dibayar Penuh, Ini Alasannya

Selain pemberian THR, menurut Airlangga, konsumsi didorong melalui penyaluran bantuan sosial kepada 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Bantuan itu berupa beras sebesar 10 kilogram kepada setiap KPM, Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Dan penyaluran pencairan sembako dari Juni ke awal Mei selama dua bulan. Jadi ini dipercepat," kata dia. 

Selain itu, untuk semakin meningkatkan permintaan, pemerintah juga mendorong pelaksanaan hari belanja nasional pada H-10 dan H-5 Lebaran.

"Di mana untuk hari belanja nasional melalui online itu ditujukan untuk produk nasional, dan pemerintah akan menyubsidi ongkos kirim sehingga pemerintah menyiapkan 500 miliar," kata Airlangga.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Nasional
Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X