Pemerintah: Sudah Waktunya Swasta Beri THR ke Karyawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendorong agar pihak swasta segera memberikan tunjangan hari raya (THR) ke karyawan.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/4/2021).

"Ini tadi disampaikan bahwa sudah waktunya pihak swasta untuk memberikan THR karena berbagai kegiatan sudah diberikan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto selepas sidang kabinet.

Baca juga: Menko Airlangga Minta THR Dibayar Penuh, Ini Kata Pengamat Ketenagakerjaan

Airlangga mengatakan, dalam sidang kabinet, Jokowi menginstruksikan supaya pertumbuhan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19 berjalan beriringan.

Untuk itu, hal-hal yang mampu meningkatkan permintaan (demand) dan konsumsi harus terus dilanjutkan. Upaya ini diwujudkan salah satunya melalui pemberian THR.

"Oleh karena itu tadi dalam rapat disampaikan bahwa salah satu untuk mendorong konsumsi menjelang lebaran adalah pemberian THR kepada karyawan," ujar Airlangga.

Pemerintah, kata Airlangga, mendorong perusahaan-perusahaan membayarkan THR ke karyawan juga karena pihaknya sudah memberikan fasilitas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Pembayaran THR, estimasi daripada anggaran yang bisa masuk ke pasar adalah 215 triliun (rupiah)," ucap dia.

Baca juga: THR 2021 Dinilai Harus Dibayar Penuh, Ini Alasannya

Selain pemberian THR, menurut Airlangga, konsumsi didorong melalui penyaluran bantuan sosial kepada 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Bantuan itu berupa beras sebesar 10 kilogram kepada setiap KPM, Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Dan penyaluran pencairan sembako dari Juni ke awal Mei selama dua bulan. Jadi ini dipercepat," kata dia. 

Selain itu, untuk semakin meningkatkan permintaan, pemerintah juga mendorong pelaksanaan hari belanja nasional pada H-10 dan H-5 Lebaran.

"Di mana untuk hari belanja nasional melalui online itu ditujukan untuk produk nasional, dan pemerintah akan menyubsidi ongkos kirim sehingga pemerintah menyiapkan 500 miliar," kata Airlangga.