Kompas.com - 07/04/2021, 11:35 WIB
Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).  Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. ANTARA FOTO/ENDI AHMADMoeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyarankan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pimpinan Moeldoko untuk membuat partai baru.

Andi menilai, kubu tersebut masih berusaha mendelegitimasi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Daripada berlarut-larut dan kalah lagi, lebih bikin partai baru saja. Terserah mau kasih nama apa. Itu lebih elegan," kata Andi kepada Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Demokrat Dituding Tak Demokratis, Andi Mallarangeng: Justru KLB Abal-abal yang Begitu

Andi menyoroti bagaimana kubu KLB yang disebutnya "gerombolan", hingga kini masih terus mendelegitimasi Partai Demokrat yang sah.

Bahkan, ia menilai bahwa langkah yang ditempuh kubu KLB mengajukan gugatan ke pengadilan tidaklah relevan.

Sebaliknya, Andi menyarankan agar pihak KLB lebih fokus mempersiapkan pembuktian terkait gugatan di pengadilan.

"Tapi mungkin seperti kata saudara Razman (Razman Arif Nasution) yang sudah keluar dari gerombolan KLB Moeldoko itu, mereka itu tidak cukup bukti, tidak siap, dan akan kalah lagi di pengadilan," ucapnya.

Baca juga: Razman Arif Nasution Mundur dari Kubu Moeldoko

Oleh karena itu, Andi menyarankan hal yang lebih baik ditempuh kubu KLB adalah dengan mendirikan partai baru.

Andi mempersilakan kubu KLB mendirikan partai baru dengan nama apa pun.

Ia menilai hal tersebut lebih elegan daripada langkah mengajukan gugatan ke pengadilan yang saat ini ditempuh.

Kendati demikian, dia juga menyarankan opsi lain agar kubu KLB menyudahi upaya-upaya merebut Partai Demokrat yaitu dengan cara Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengundurkan diri dari kubu tersebut.

"Atau, Pak Moeldoko mengikut jejak saudara Razman, keluar dari gerombolan KLB itu. Lalu fokus dengan tugasnya sebagai KSP. Itu lebih terhormat," ucap Andi.

Baca juga: Tak Ingin Jokowi Terseret, Nasdem Setuju Moeldoko Dicopot dari Jabatan KSP

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

Nasional
Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi Dalam Waktu Dekat

Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi Dalam Waktu Dekat

Nasional
Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Nasional
Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Nasional
Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

Nasional
Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Nasional
Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Nasional
PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Nasional
Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Nasional
Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Nasional
Mencermati Perpres Natuna Utara

Mencermati Perpres Natuna Utara

Nasional
Berkaca Pandemi Covid-19 dan Hepatitis Misterius, Pemerintah Didesak Ciptakan Kemandirian di Bidang Vaksin

Berkaca Pandemi Covid-19 dan Hepatitis Misterius, Pemerintah Didesak Ciptakan Kemandirian di Bidang Vaksin

Nasional
Hari Ini, KPK Panggil Boyamin Saiman Terkait Kasus Pencucian Uang Budhi Sarwono

Hari Ini, KPK Panggil Boyamin Saiman Terkait Kasus Pencucian Uang Budhi Sarwono

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.