Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Dituding Tak Demokratis, Andi Mallarangeng: Justru KLB Abal-abal yang Begitu

Kompas.com - 07/04/2021, 08:33 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menuding balik bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan di Deli Serdang justru tidak demokratis.

Hal tersebut ia sampaikan untuk merespons tudingan salah satu penggagas KLB Hencky Luntungan yang menilai, situasi Partai Demokrat saat ini tidak demokratis bahkan cenderung menganut sistem dinasti keluarga.

"Kalau bicara soal demokratis, KLB abal-abal itu yang tidak demokratis," kata Andi kepada Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Hadapi Gugatan Kubu Moeldoko soal AD/ART, Demokrat Yakin Menang

Menurut Andi, justru terpilihnya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang tidak demokratis karena mantan Panglima TNI itu bukan kader partai.

"Saya sudah baca buku-buku tentang demokrasi, enggak ada yang membenarkan bagaimana seseorang bukan kader partai, yang merupakan elemen kekuasaan, bisa mengambil alih dan membegal partai orang lain begitu saja. Bahkan untuk menjadi ketua kelas saja harus menjadi murid di kelas tersebut," jelasnya.

Ia pun menjelaskan situasi dan peran tugas dari setiap posisi di Partai Demokrat.

Adapun hal ini ia jelaskan lantaran Partai Demokrat juga dituding Hencky Luntungan, cenderung menganut sistem dinasti keluarga.

Baca juga: Kubu Moeldoko Ajukan Gugatan ke PN Jakpus Terkait AD/ART Partai Demokrat

Pertama, Ketua Umum ex officio adalah juga Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP).

"Ini untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antara MTP dan DPP Partai Demokrat. Apapun yang diputuskan oleh MTP segera bisa dijalankan oleh DPP yang dipimpin oleh Ketum," terangnya.

Sementara itu, lanjut Andi, ada enam Wakil Ketua Umum (Waketum) di Demokrat.

Mereka adalah Benny K Harman, Vera Febiyanti, Willem Wandik, Marwan Cik Hasan, Yansen Tipa Padan, dan Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

"Jadi, Mas Ibas hanyalah salah satu dari enam Waketum. Sebelumnya dia juga pernah menjadi Sekjen PD ketika Ketumnya Anas Urbaningrum," ucapnya.

Lebih lanjut, Andi juga membantah bahwa Partai Demokrat cenderung menganut sistem dinasti keluarga.

Ia pun membantah tudingan Hencky Luntungan dengan cara menjelaskan sejarah berdirinya Partai Demokrat dan bagaimana Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dapat terpilih.

"Ketum pertama adalah Profesor Budhi Santoso, kemudian Pak Hadi Utomo, lalu kompetisi antara saya, saudara Marzuki Alie dan saudara Anas Urbaningrum. Anas yang menjadi Ketum. Setelah itu dia terkena masalah hukum, maka Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat melakukan penyelamatan partai dengan menjadi Ketum," jelas dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com