Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
A Kurniawan Ulung
Dosen

Dosen program studi Hubungan Internasional di Universitas Satya Negara Indonesia

Teror Bom di Geraja dan Perlunya Aksi Bina Damai Bersama

Kompas.com - 06/04/2021, 21:29 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SERANGAN bom bunuh diri yang menyasar gereja katedral di Makassar, Sulawesi Selatan, mengingatkan kita bahwa jaringan teroris membaur dalam masyarakat, dan mereka mungkin ada di sekitar kita.

Meningkatkan kewaspadaan penting, tetapi lebih penting ikut menanggulangi terorisme karena ini merupakan masalah kita bersama. Sebagai anggota masyarakat, kita bisa menggunakan pendekatan pendidikan, keagamaan dan kebudayaan.

Pelibatan berbagai elemen masyarakat dalam mencegah ekstremisme yang mengarah pada terorisme merupakan salah satu poin utama dalam Perpres No 7/2021 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2021.

Baca juga: Kapolri: Polisi Tangkap Lebih dari 30 Terduga Teroris Terkait Bom di Makassar

Perpres ini sebetulnya bisa menjadi embrio bagi lahirnya aksi bina damai bersama antara pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi, belum tampak bentuk kerja sama yang kongkret dan holistik untuk menginisiasi aksi tersebut.

Teror Bom di Gereja

Pada Minggu, 28 Maret 2021, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh bom bunuh diri di pintu gerbang Katedral Hati Kudus Yesus di Makassar, Sulawesi Selatan. Serangan yang menyebabkan 20 warga terluka ini dilakukan oleh pasangan suami istri, yang, menurut Polri, merupakan anggota jaringan teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Serangan bom bunuh diri tersebut diduga sebagai aksi balas dendam terhadap aparat karena pada 6 Januari 2021, 20 rekan mereka di Makassar digerebek aparat Densus 88, dan dua di antaranya ditembak mati.

Kelompok yang mendukung khilafiah dan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) ini telah diintai sejak lama karena mereka aktif menggelar kajian, latihan dan rekrutmen.

Jumlah penangkapan anggota kelompok teroris menurun sejak 2019, menurut laporan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia. Lembaga think tank ini mencatat, ada 228 operasi penangkapan pada 2020, menurun dari 275 penangkapan pada 2019 dan 396 pada 2018.

Baca juga: [HOAKS] Bom di Makassar Dikendalikan Remote

Akan tetapi, angka tersebut masih lebih tinggi dari pada angka jumlah penangkapan sebelum pengesahan UU No 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Aparat melakukan 176 operasi penangkapan pada tahun 2017 dan 163 penangkapan pada 2016.

Dari Januari hingga Maret 2021, ada 57 operasi penangkapan, dan jumlahnya mungkin akan terus meningkat setelah teror bom bunuh diri di gereja Katedral Hati Kudus Yesus, Makassar.

Teror bom yang menyasar gereja terjadi pertama kali pada tahun 1967 di Surabaya, Jawa Timur, tetapi yang terbesar terjadi pada saat perayaan malam natal pada tahun 2000 di sepuluh kota, mulai dari Medan, Jakarta hingga Mataram.

Teror yang terjadi secara serentak tersebut menyebabkan 96 orang terluka dan 16 orang meninggal, dan pada Mei 2018, 43 orang terluka dan 13 orang meninggal akibat teror bom bunuh diri yang juga terjadi hampir serentak di tiga gereja di Surabaya.

Sejak 2000 hingga 2021, setidaknya ada 13 teror bom yang menyasar gereja di Indonesia.

Baca juga: BIN Sebut Motif Pelaku Bom di Makassar, Salah Satunya Balas Dendam

Aksi Bina Damai Bersama

Radikalisme yang mengarah pada terorisme disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks, seperti kesenjangan ekonomi, lemahnya penegakan hukum dan konflik yang berkepanjangan. Selain itu, faktor diskriminasi dan marginalisasi juga ikut berperan.

Untuk memutus rantai terorisme, pemerintah perlu melakukan dua hal.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com