A Kurniawan Ulung
Wartawan

Wartawan tinggal di Jakarta, menekuni isu-isu hubungan internasional.

Teror Bom di Geraja dan Perlunya Aksi Bina Damai Bersama

Kompas.com - 06/04/2021, 21:29 WIB
Warga lintas iman menggelar doa bersama atas tragedi bom di depan Gereja Katedral Makassar di Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (29/03). ANTARA FOTO/Syaiful Arif/aww.Warga lintas iman menggelar doa bersama atas tragedi bom di depan Gereja Katedral Makassar di Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (29/03).

SERANGAN bom bunuh diri yang menyasar gereja katedral di Makassar, Sulawesi Selatan, mengingatkan kita bahwa jaringan teroris membaur dalam masyarakat, dan mereka mungkin ada di sekitar kita.

Meningkatkan kewaspadaan penting, tetapi lebih penting ikut menanggulangi terorisme karena ini merupakan masalah kita bersama. Sebagai anggota masyarakat, kita bisa menggunakan pendekatan pendidikan, keagamaan dan kebudayaan.

Pelibatan berbagai elemen masyarakat dalam mencegah ekstremisme yang mengarah pada terorisme merupakan salah satu poin utama dalam Perpres No 7/2021 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2021.

Baca juga: Kapolri: Polisi Tangkap Lebih dari 30 Terduga Teroris Terkait Bom di Makassar

Perpres ini sebetulnya bisa menjadi embrio bagi lahirnya aksi bina damai bersama antara pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi, belum tampak bentuk kerja sama yang kongkret dan holistik untuk menginisiasi aksi tersebut.

Teror Bom di Gereja

Pada Minggu, 28 Maret 2021, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh bom bunuh diri di pintu gerbang Katedral Hati Kudus Yesus di Makassar, Sulawesi Selatan. Serangan yang menyebabkan 20 warga terluka ini dilakukan oleh pasangan suami istri, yang, menurut Polri, merupakan anggota jaringan teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Serangan bom bunuh diri tersebut diduga sebagai aksi balas dendam terhadap aparat karena pada 6 Januari 2021, 20 rekan mereka di Makassar digerebek aparat Densus 88, dan dua di antaranya ditembak mati.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kelompok yang mendukung khilafiah dan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) ini telah diintai sejak lama karena mereka aktif menggelar kajian, latihan dan rekrutmen.

Jumlah penangkapan anggota kelompok teroris menurun sejak 2019, menurut laporan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia. Lembaga think tank ini mencatat, ada 228 operasi penangkapan pada 2020, menurun dari 275 penangkapan pada 2019 dan 396 pada 2018.

Baca juga: [HOAKS] Bom di Makassar Dikendalikan Remote

Akan tetapi, angka tersebut masih lebih tinggi dari pada angka jumlah penangkapan sebelum pengesahan UU No 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Aparat melakukan 176 operasi penangkapan pada tahun 2017 dan 163 penangkapan pada 2016.

Dari Januari hingga Maret 2021, ada 57 operasi penangkapan, dan jumlahnya mungkin akan terus meningkat setelah teror bom bunuh diri di gereja Katedral Hati Kudus Yesus, Makassar.

Teror bom yang menyasar gereja terjadi pertama kali pada tahun 1967 di Surabaya, Jawa Timur, tetapi yang terbesar terjadi pada saat perayaan malam natal pada tahun 2000 di sepuluh kota, mulai dari Medan, Jakarta hingga Mataram.

Teror yang terjadi secara serentak tersebut menyebabkan 96 orang terluka dan 16 orang meninggal, dan pada Mei 2018, 43 orang terluka dan 13 orang meninggal akibat teror bom bunuh diri yang juga terjadi hampir serentak di tiga gereja di Surabaya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.