Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Siapkan Langkah Mitigasi Hindari Penyebaran Covid-19 di Tengah Bencana NTT

Kompas.com - 06/04/2021, 20:05 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk menyiapkan beberapa langkah mitigasi untuk menghindari terjadinya laju penularan Covid-19 di tengah bencana alam yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah menambah jumlah tenda di tempat pengungsian.

Penambahan jumlah tenda, lanjut Dicky, dimaksudkan untuk membagi jumlah kerumunanan pengungsi agar tidak terlalu padat.

"Dalam situasi pandemi pemerintah harus menyiapkan 2 sampai 3 tenda lebih banyak untuk mencegah terjadinya kepadatan warga di lokasi pengungsian," sebut Dicky dihubungi Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Ini 10 Wilayah Terdampak Bencana Alam di Provinsi NTT

Langkah kedua yang dapat dilakukan, lanjut Dicky, adalah membagi kelompok pengungsi sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

"Misalnya membagi lokasi pengungsian sesuai dengan RW masing-masing. Ini perlu dilakukan untuk menjaga agar masyarakat tetap berkumpul dengan orang-orang yang berada satu wilayah. Tidak bercampur dengan wilayah lain," paparnya.

Langkah ketiga yang bisa dilakukan pemerintah, sambung Dicky, adalah memastikan petugas yang membantu proses evakuasi benar-benar sehat.

Pemerintah harus menjamin bahwa para petugas disiplin menjalankan protokol kesehatan 5M dan sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19.

"Petugas yang menolong dan membantu korban bencana harus dipastikan sehat. Mereka harus sudah mendapat vaksinasi Covid-19 dan disiplin menjalankan protokol kesehatan 5M," imbuhnya.

Baca juga: UPDATE: Korban Meninggal akibat Bencana di NTT 84 Orang, 2.683 Jiwa Terdampak

Selain itu terkait upaya pencegahan, Dicky menyarankan pemerintah memprioritaskan lansia dan masyarakat umum di wilayah-wilayah rawan bencana alam untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19.

"Saya menyarankan agar vaksinasi Covid-19 dapat diprioritaskan untuk lansia dan masyarakt umum di wilayah rawan bencana. Karena para korban bencana ini sangat-sangat rentan terkena Covid-19," pungkasnya.

Sebagai informasi hingga kini bencana alam berupa angin kencang, banjir bandang dan tanah longsor di NTT telah menewaskan 84 warga, dan 103 warga dinyatakan hilang.

Bencana alam itu setidaknya juga menyebabkan 2.683 jiwa terdampak.

Sepuluh wilayah kabupaten dan kota di NTT terkena dampak bencana alam tersebut.

Diberitakan sepuluh wilayah itu adalah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Ngada, Flores Timur, Lembata, Alor, Ende, Rote Ndao, Malaka dan Kota Kupang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com