Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi IX: Vaksin Dalam Negeri Jawaban dari Embargo Vaksin Covid-19

Kompas.com - 06/04/2021, 17:48 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena mendorong pemerintah memiliki kemandirian vaksin dalam mengahadapi embargo vaksin Covid-19.

"Memang sebaiknya itu kita harus melakukan kemandirian dalam bidang alkes dan obat khususnya vaksin," kata Melkiades kepada Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Ia mengatakan Indonesia sudah mengembangkan sejumlah vaksin dalam negeri, yakni Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih.

Dia mendorong, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengelolaan Obat dan Makanan (BPOM) segera memproses vaksin dalam negeri agar dapat digunakan masyarakat.

"Nah ini (Vaksin Nusantara) perlu jadi perhatian pemerintah agar Kemenkes, Badan POM itu betul-betul beri perhatian agar ini segera bisa kita produksi pakai. Kalau pun ada kekurangan prosedur bisa kita rapihkan atau bisa juga Vaksin Merah Putih," ujarnya.

Baca juga: Dampak Embargo, Indonesia Gagal Dapatkan 10 Juta Dosis Vaksin Gratis

Melkiades juga mengapresiasi strategi pemerintah yang memesan vaksin Covid-19 dari sejumlah negara.

Namun, ia menilai dampak embargo vaksin Covid-19 dapat segera diantisipasi dengan kehadiran vaksin dalam negeri.

"Jadi kita bisa menjawab embargo negara lain dengan segera mempersiapkan produksi dan penggunaan vaksin dalam negeri, yaitu Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih," ucapnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengungkapkan laju vaksinasi Covid-19 ke depannya tidak akan secepat sebelumnya karena suplai vaksin Covid-19 untuk Indonesia berkurang untuk saat ini.

"Laju vaksinasinya mohon maaf, agak kita atur kembali, sehingga kenaikannya (penambahan orang yang divaksin) tidak secepat sebelumnya," ujar Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/4/2021).

"Karena memang vaksinnya yang berkurang suplainya," kata dia.

Baca juga: Kena Dampak Embargo Vaksin, Anggota Komisi IX: Negosiasi dan Lobi Vaksin Indonesia Lemah

Menurut Budi, saat ini sejumlah negara di Eropa, Asia, hingga Amerika bagian selatan sedang mengalami lonjakan ketiga kasus aktif Covid-19 atau third wave.

Budi mencontohkan, India, Filipina, Brasil, dan Papua Nugini.

Namun, pemerintah sampai saat ini masih berupaya terus melobi kepada para produsen vaksin Covid-19. Ia berharap suplai vaksin untuk Indonesia kembali normal pada Mei 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com