Tindakan Pelanggaran atas Kebebasan Beragama-Berkeyakinan Meningkat pada Periode Kedua Jokowi

Kompas.com - 06/04/2021, 17:30 WIB
Budayawan melakukan aksi dukung Sunda Wiwitan Cigugur di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Senin (27/7/2020).  Aksi tersebut sebagai bentuk dukungan dan solidaritas budayawan terkait penyegelan pemakaman tokoh masyarakat adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di situs Curug Goong Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat serta menuntut pemerintah untuk memberi kebebasan mayarakat adat dalam beribadat dab beragama. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/pras. ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBIBudayawan melakukan aksi dukung Sunda Wiwitan Cigugur di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Senin (27/7/2020). Aksi tersebut sebagai bentuk dukungan dan solidaritas budayawan terkait penyegelan pemakaman tokoh masyarakat adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di situs Curug Goong Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat serta menuntut pemerintah untuk memberi kebebasan mayarakat adat dalam beribadat dab beragama. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/pras.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil riset Setara Institute, tindakan pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) meningkat pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Pada 2019, Setara Institute mencatat ada 327 tindakan pelanggaran. Kemudian meningkat pada 2020 menjadi 422 tindakan.

"Sebelumnya itu 327 tindakan ke 422 tindakan," ujar Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan, dalam konferensi pers, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Setara: Pelanggaran Kebebasan Beragama-Berkeyakinan Banyak Dilakukan Aktor Negara

Jenis tindakan pelanggaran atas KBB antara lain, pelaporan soal penodaan agama, penolakan pendirian tempat ibadah, pelarangan aktivitas beribadah, perusakan tempat ibadah, hingga kekerasan.

Sementara dari jumlah peristiwa, Setara Institute mencatat penurunan. Tercatat ada 200 peristiwa pelanggaran atas KBB pada 2019.

Pada 2020, jumlahnya menurun menjadi 180 peristiwa pelanggaran.

"Dan peristiwa ada penurunan sedikit, dari 200 ke 180," ujarnya.

Baca juga: Setara: Jabar Terbanyak Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Tahun 2020

Halili menjelaskan, 180 peristiwa dan 422 tindakan pelanggaran atas KBB tersebar di 29 provinsi. Peristiwa pelanggaran paling banyak terjadi di Jawa Barat, yakni 39 peristiwa.

Provinsi tertinggi kedua adalah Jawa Timur dengan 23 peristiwa. Kemudian Aceh dengan 18 persitiwa KBB.

Selanjutnya ada Provinsi DKI Jakarta yang memiliki 13 peristiwa pelanggaran.

Urutan kelima, ada Provinsi Jawa Tengah dengan 12 peristiwa KBB dan Sumatera Utara 9 peristiwa pelanggaran.

Menurut Halili, pemerintah perlu mengintensifkan penguatan program solidaritas antarumat beragama untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas KBB.

Ia juga menekankan soal penanganan penyebaran berita bohong dan penanggulangan politisasi Covid-19 berbasis doktrin keagamaan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peduli Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Salurkan Bantuan Orthosis dan Sembako

Peduli Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Salurkan Bantuan Orthosis dan Sembako

Nasional
Jelang Idul Fitri, Jokowi Tinjau Situasi Terkini di Jakarta dan Bagi-bagi Sembako

Jelang Idul Fitri, Jokowi Tinjau Situasi Terkini di Jakarta dan Bagi-bagi Sembako

Nasional
Jelang Lebaran, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 2,27 Triliun

Jelang Lebaran, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 2,27 Triliun

Nasional
KSPI: Tolak TKA dari Mana Pun Masuk Indonesia saat Pandemi

KSPI: Tolak TKA dari Mana Pun Masuk Indonesia saat Pandemi

Nasional
Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

Nasional
Pemerintah Diminta Ingatkan Perusahaan yang Tak Beri THR ke Karyawannya

Pemerintah Diminta Ingatkan Perusahaan yang Tak Beri THR ke Karyawannya

Nasional
Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Nasional
Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Nasional
Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

Nasional
TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

Nasional
Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

Nasional
Profil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Jadi Tersangka Korupsi, Tak Diakui Kader oleh PDI-P dan PKB

Profil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Jadi Tersangka Korupsi, Tak Diakui Kader oleh PDI-P dan PKB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X