PP 56/2021, UMKM Dapat Keringanan Bayar Royalti Penggunaan Lagu dan Musik

Kompas.com - 06/04/2021, 16:43 WIB
Ilustrasi UMKM. (DOK. iSTOCKPHOTO) Ilustrasi UMKM. (DOK. iSTOCKPHOTO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Secara garis besar, aturan ini mewajibkan pembayaran royalti oleh setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial maupun untuk layanan publik.

Dilansir dari lembaran PP pada Selasa (6/4/2021), terdapat pula aturan yang secara khusus memberikan keringanan tarif pembayaran royalti kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial.

Baca juga: Jokowi Terbitkan PP, Penggunaan Lagu secara Komersial Wajib Bayar Royalti

Ketentuan ini tercantum pada Pasal 11 Ayat (1) PP Nomor 56 Tahun 2021 yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif royalti.

Kemudian, dalam Pasal 11 Ayat (2) menjelaskan tentang keringanan tarif pembayaran royalti oleh pelaku UMKM nantinya akan ditetapkan oleh menteri.

Adapun yang dimaksud dengan royalti pada PP ini ditujukan kepada pencipta lagu dan/musik, atau pemegang hak cipta lagu dan/atau musik.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Royalti nantinya akan dibayarkan melalui instansi yang disebut Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Baca juga: Terbitkan PP 56/2021, Jokowi Atur soal Pusat Data Lagu dan Musik

Sementara itu, pada pasal 3 ayat (1) PP ini mengatur tentang diperbolehkannya penggunaan lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

Selanjutnya, pada Pasal 3 Ayat (2) dirinci tentang 14 bentuk layanan publik yang bersifat komersial itu, yakni seminar dan konferensi komersial; restoran, kafe, pub, bistro, kelab malam, dan diskotek; konser musik.

Kemudian, pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; pameran dan bazar; bioskop; nada tunggu telepon; bank dan kantor; pertokoan; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke.

Baca juga: Anang Hermansyah Apresiasi Jokowi Teken Aturan Royalti bagi Musisi



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Harap 2023 Seluruh Wilayah di Indonesia Terjangkau Internet

Wapres Harap 2023 Seluruh Wilayah di Indonesia Terjangkau Internet

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Pemberlakuan Lockdown

Kasus Covid-19 Melonjak, Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Pemberlakuan Lockdown

Nasional
Mensos Risma Dinilai Siap Sambut Era Digital

Mensos Risma Dinilai Siap Sambut Era Digital

Nasional
Saat Masyarakat Kaltim Pertanyakan Kepastian Pembangunan Ibu Kota Negara...

Saat Masyarakat Kaltim Pertanyakan Kepastian Pembangunan Ibu Kota Negara...

Nasional
Luhut Minta NTT Persiapkan Diri  Sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Luhut Minta NTT Persiapkan Diri Sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Nasional
Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Nasional
Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Nasional
Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Nasional
Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Nasional
Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Nasional
Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Nasional
Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Nasional
Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Nasional
Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X