Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pernikahan Atta-Aurel, KPI Mengaku Baru Tahu Presiden Jokowi Akan Datang Sehari Sebelum Acara

Kompas.com - 06/04/2021, 15:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Mulyo Hadi Purnomo mengatakan, pihaknya baru mengetahui kabar bahwa Presiden Joko Widodo akan menghadiri pernikahan Youtuber Atta Halilintar dan penyanyi Aurel Hermansyah, Sabtu (3/4/2021), atau satu hari sebelum pernikahan berlangsung.

Mulyo bercerita, pihak Istana saat itu mengajak serta KPI untuk rapat bersama terkait pernikahan Atta-Aurel.

"Kami baru tahu bahwa Presiden akan datang itu, satu hari sebelum pernikahan atau hari Jumat. Kalau tidak salah, sehari sebelum acara itu kami baru diberi tahu," kata Mulyo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Tak Beri Sanksi Tayangan Pernikahan Atta-Aurel, KPI: Bukan karena Pak Jokowi Hadir

Dalam rapat tersebut, kata Mulyo, pihak Istana bertanya kepada Ketua KPI Agung Suprio apakah ada pesan yang ingin disampaikan terkait pernikahan Atta-Aurel.

Mulyo mengatakan, KPI pun menginginkan agar pernikahan tersebut mematuhi beberapa catatan yang diberikan dalam rapat pleno, salah satunya menyisipkan nilai budaya dalam proses pernikahan.

"Waktu itu ketua kami ditanya, ada pesan apa dari KPI yang kemudian harus diperhatikan oleh pihak RCTI," ujar dia. 

Terkait tetap disiarkannya pernikahan Atta-Aurel, kata Mulyo, hal itu dikarenakan hasil keputusan dalam rapat pleno KPI.

Rapat pleno KPI itu diputuskan tidak ada sanksi terkait pertunangan Atta-Aurel. Oleh karena itu, KPI memutuskan untuk memungkinkan proses pernikahan Atta-Aurel untuk ditayangkan di televisi.

Baca juga: Sudah Ditegur, Akad Nikah Atta Aurel Tetap Tayang? Ini Kata KPI

Prosesi pernikahan Atta-Aurel tetap disiarkan tanpa sanksi karena pihak RCTI selaku televisi penyelenggara sudah diberikan peringatan keras agar dapat menyisipkan nilai edukasi dalam tayangan itu.

"Jadi ada Presiden atau tidak ada, kami sangat ingin acara itu memasukkan nilai-nilai budaya kepada masyarakat," ucap dia. 

Ia juga menegaskan bahwa keputusan dalam rapat pleno juga diambil secara tajam sehingga KPI tetap mengizinkan penyiaran tayangan pernikahan Atta-Aurel di televisi.

"Rapat pleno sendiri kan sangat tajam. Untuk memberi sanksi dan tidak. Kemudian diberi keputusan tidak memberi sanksi dengan catatan, pihak RCTI mau memperhatikan beberapa hal, salah satunya memberikan muatan edukasi, pembelajaran budaya," ujar Mulyo Hadi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana menghadiri acara akad nikah YouTuber Atta Halilintar dan penyanyi Aurel Hermansyah di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (3/4/2021).

Dikutip dari rilis resmi Sekretariat Presiden, Presiden hadir sebagai saksi nikah dari pihak mempelai pria dalam akad nikah itu.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir bertindak sebagai saksi nikah dari pihak mempelai wanita.

Baca juga: Buntut Penayangan Acara Lamaran Atta-Aurel, KPI Beri RCTI Peringatan Keras

Kedatangan Presiden Jokowi di pernikahan Atta-Aurel itu pun menjadi polemik di masyarakat. Salah satunya beragam komentar kontra yang terlihat di akun Twitter Sekretariat Negara @KemensetnegRI.

Warganet menilai, akun tersebut tidak layak mengunggah foto kehadiran Presiden Jokowi dalam pernikahan Atta-Aurel. Sebab, masyarakat menilai pernikahan itu bukan merupakan acara kenegaraan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com