PPATK Nilai RUU Uang Kartal dan Perampasan Aset Efektif Perangi Kejahatan Ekonomi

Kompas.com - 06/04/2021, 14:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menilai, Rancangan Undang-undang Tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal dan Rancangan Undang-undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana efektif memerangi kejahatan ekonomi.

Hal itu dikatakan Ketua PPATK Dian Ediana Rae dalam webinar bertajuk 'Mengupas Urgensi Rancangan Undang-undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal, Selasa (6/4/2021).

"RUU mengenai pembatasan uang kartal dan RUU mengenai perampasan aset hasil tindak pidana ini kita anggap merupakan dua undang-undang yang bisa dikatakan undang-undang yang sangat fundamental," kata Dian, Selasa.

"Buat kita PPATK dan buat kita di seluruh Indonesia tentunya untuk memerangi kejahatan ekonomi secara efektif dan efisien," ucap dia.

Baca juga: RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prioritas, PPATK Tagih Janji Jokowi, dan Kerugian bagi Negara

Menurut Dian, selama 18 tahun Indonesia membentuk lembaga-lembaga baru untuk memberantas kejahatan ekonomi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK, hingga kini belum menunjukan progres yang menggembirakan.

Selain tindak pidana korupsi, ada berbagai tindak kejahatan ekonomi lain misalnya, tindak pidana perbankan, pasar modal, asuransi dan sebagainya yang juga masih mengalami peningkatan.

"Kita harus merenung belasan tahun membentuk lembaga baru, kita melihat perkembangan setelah sekian lama itu nampaknya progres itu tidak terlalu menggembirakan," ujar Dian.

"Ini kita melihat progresnya sangat slow, bahkan mengkhawatirkan. Seolah-olah hampir semua jenis kejahatan ekonomi ini malah meningkat dalam kuantitas dan kualitas, persoalan tindak pidana di keuangan ini sangat-sangat signifikan," kata dia.

Baca juga: PPATK Terima 68.057 Laporan Transaksi Mencurigakan Sepanjang 2020

Oleh karena itu, PPATK menilai perlu adanya penyempurnaan dari berbagai sisi mulai dari peraturan, pengawasan, hingga penegakan hukum.

Penyempurnaan itu, menurut Dian, penting untuk segera dilakukan secara menyeluruh guna memerangi kejahatan-kejahatan khususnya di bidang ekonomi.

"Tetapi konteksnya hari ini, dua RUU itu menurut kita sangat penting sebagai legal infrastructure yang akan memungkinkan Indonesia menyambut masa depan lebih baik," tutur Dian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Nasional dan Internasional Bulan Desember 2022

Hari Nasional dan Internasional Bulan Desember 2022

Nasional
Tanggal 1 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 30 November Hari Memperingati Apa?

Tanggal 30 November Hari Memperingati Apa?

Nasional
Klaim Kesehatan Memburuk, Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura

Klaim Kesehatan Memburuk, Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura

Nasional
Parsindo Sayangkan Sengketa Mereka Tak Diterima Bawaslu, Akan ke PTUN hingga Ombudsman

Parsindo Sayangkan Sengketa Mereka Tak Diterima Bawaslu, Akan ke PTUN hingga Ombudsman

Nasional
Pengacara Ungkap Manipulasi Skenario Ferdy Sambo dari Ketakutan Bharada E

Pengacara Ungkap Manipulasi Skenario Ferdy Sambo dari Ketakutan Bharada E

Nasional
TNI AU Kerahkan Pesawat CN-295 Cari Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

TNI AU Kerahkan Pesawat CN-295 Cari Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

Nasional
Jaksa KPK Minta Bantuan Jenderal Andika Perkasa untuk Panggil Eks KSAU Agus Supriatna

Jaksa KPK Minta Bantuan Jenderal Andika Perkasa untuk Panggil Eks KSAU Agus Supriatna

Nasional
Gelak Tawa di Ruang Sidang Saat Bharada E Salah Paham Tanggapi Saksi

Gelak Tawa di Ruang Sidang Saat Bharada E Salah Paham Tanggapi Saksi

Nasional
Kuat Ma'ruf Minta Maaf kepada 4 Terdakwa 'Obstruction of Justice' Pembunuhan Brigadir J

Kuat Ma'ruf Minta Maaf kepada 4 Terdakwa "Obstruction of Justice" Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Puan Maharani Respons Pernyataan Jokowi Soal 'Pemimpin Berambut Putih'

Puan Maharani Respons Pernyataan Jokowi Soal "Pemimpin Berambut Putih"

Nasional
Diduga Terima Suap, Hakim Agung Gazalba Saleh Penjarakan Orang 5 Tahun

Diduga Terima Suap, Hakim Agung Gazalba Saleh Penjarakan Orang 5 Tahun

Nasional
Pertemuan Jokowi dengan Relawan di GBK Dikritik, Istana Buka Suara

Pertemuan Jokowi dengan Relawan di GBK Dikritik, Istana Buka Suara

Nasional
Hendra Kurniawan ke Agus Nurpatria Ketika Tahu Dibohongi Ferdy Sambo: Kita 'Dikadalin'

Hendra Kurniawan ke Agus Nurpatria Ketika Tahu Dibohongi Ferdy Sambo: Kita "Dikadalin"

Nasional
Puan Bacakan Surpres Penunjukkan KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru

Puan Bacakan Surpres Penunjukkan KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.