PPATK Nilai RUU Uang Kartal dan Perampasan Aset Efektif Perangi Kejahatan Ekonomi

Kompas.com - 06/04/2021, 14:20 WIB
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae saat peluncuran aplikasi pelaporan “go Anti Money Laundering” (goAML) pada Senin (1/2/2021). Dok. PPATKKepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae saat peluncuran aplikasi pelaporan “go Anti Money Laundering” (goAML) pada Senin (1/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menilai, Rancangan Undang-undang Tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal dan Rancangan Undang-undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana efektif memerangi kejahatan ekonomi.

Hal itu dikatakan Ketua PPATK Dian Ediana Rae dalam webinar bertajuk 'Mengupas Urgensi Rancangan Undang-undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal, Selasa (6/4/2021).

"RUU mengenai pembatasan uang kartal dan RUU mengenai perampasan aset hasil tindak pidana ini kita anggap merupakan dua undang-undang yang bisa dikatakan undang-undang yang sangat fundamental," kata Dian, Selasa.

"Buat kita PPATK dan buat kita di seluruh Indonesia tentunya untuk memerangi kejahatan ekonomi secara efektif dan efisien," ucap dia.

Baca juga: RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prioritas, PPATK Tagih Janji Jokowi, dan Kerugian bagi Negara

Menurut Dian, selama 18 tahun Indonesia membentuk lembaga-lembaga baru untuk memberantas kejahatan ekonomi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK, hingga kini belum menunjukan progres yang menggembirakan.

Selain tindak pidana korupsi, ada berbagai tindak kejahatan ekonomi lain misalnya, tindak pidana perbankan, pasar modal, asuransi dan sebagainya yang juga masih mengalami peningkatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita harus merenung belasan tahun membentuk lembaga baru, kita melihat perkembangan setelah sekian lama itu nampaknya progres itu tidak terlalu menggembirakan," ujar Dian.

"Ini kita melihat progresnya sangat slow, bahkan mengkhawatirkan. Seolah-olah hampir semua jenis kejahatan ekonomi ini malah meningkat dalam kuantitas dan kualitas, persoalan tindak pidana di keuangan ini sangat-sangat signifikan," kata dia.

Baca juga: PPATK Terima 68.057 Laporan Transaksi Mencurigakan Sepanjang 2020

Oleh karena itu, PPATK menilai perlu adanya penyempurnaan dari berbagai sisi mulai dari peraturan, pengawasan, hingga penegakan hukum.

Penyempurnaan itu, menurut Dian, penting untuk segera dilakukan secara menyeluruh guna memerangi kejahatan-kejahatan khususnya di bidang ekonomi.

"Tetapi konteksnya hari ini, dua RUU itu menurut kita sangat penting sebagai legal infrastructure yang akan memungkinkan Indonesia menyambut masa depan lebih baik," tutur Dian.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Nasional
Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Nasional
Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Nasional
Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Nasional
Menkes: Baru 22 Persen Vaksin yang Diterima, Sisanya pada Agustus-Desember

Menkes: Baru 22 Persen Vaksin yang Diterima, Sisanya pada Agustus-Desember

Nasional
Jokowi: Dalam Kondisi Apapun, Protokol Kesehatan adalah Kunci

Jokowi: Dalam Kondisi Apapun, Protokol Kesehatan adalah Kunci

Nasional
Luhut: PPKM Level 4 Diterapkan di Daerah yang Kasus Kematiannya Naik

Luhut: PPKM Level 4 Diterapkan di Daerah yang Kasus Kematiannya Naik

Nasional
Luhut: Sudah Kami Siapkan 49.000 Tempat Tidur Isolasi Terpusat di Jawa-Bali

Luhut: Sudah Kami Siapkan 49.000 Tempat Tidur Isolasi Terpusat di Jawa-Bali

Nasional
Kasus Covid-19 dan Kematian Tinggi, 4 Daerah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Kasus Covid-19 dan Kematian Tinggi, 4 Daerah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Nasional
 Luhut: Varian Delta Sangat Cepat Membuat Saturasi Oksigen Pasien Covid-19 Menurun

Luhut: Varian Delta Sangat Cepat Membuat Saturasi Oksigen Pasien Covid-19 Menurun

Nasional
Luhut Klaim Pemenuhan Oksigen dan Obat Semakin Membaik

Luhut Klaim Pemenuhan Oksigen dan Obat Semakin Membaik

Nasional
Anggota DPR Minta Distribusi Vaksin Merata di Setiap Daerah

Anggota DPR Minta Distribusi Vaksin Merata di Setiap Daerah

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Pastikan Penyaluran Bansos Dipercepat

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Pastikan Penyaluran Bansos Dipercepat

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tetap Waspada meskipun Kasus Harian Covid-19 Mulai Menurun

Jokowi Minta Masyarakat Tetap Waspada meskipun Kasus Harian Covid-19 Mulai Menurun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X