PPATK Nilai RUU Uang Kartal dan Perampasan Aset Efektif Perangi Kejahatan Ekonomi

Kompas.com - 06/04/2021, 14:20 WIB
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae saat peluncuran aplikasi pelaporan “go Anti Money Laundering” (goAML) pada Senin (1/2/2021). Dok. PPATKKepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae saat peluncuran aplikasi pelaporan “go Anti Money Laundering” (goAML) pada Senin (1/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menilai, Rancangan Undang-undang Tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal dan Rancangan Undang-undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana efektif memerangi kejahatan ekonomi.

Hal itu dikatakan Ketua PPATK Dian Ediana Rae dalam webinar bertajuk 'Mengupas Urgensi Rancangan Undang-undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal, Selasa (6/4/2021).

"RUU mengenai pembatasan uang kartal dan RUU mengenai perampasan aset hasil tindak pidana ini kita anggap merupakan dua undang-undang yang bisa dikatakan undang-undang yang sangat fundamental," kata Dian, Selasa.

"Buat kita PPATK dan buat kita di seluruh Indonesia tentunya untuk memerangi kejahatan ekonomi secara efektif dan efisien," ucap dia.

Baca juga: RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prioritas, PPATK Tagih Janji Jokowi, dan Kerugian bagi Negara

Menurut Dian, selama 18 tahun Indonesia membentuk lembaga-lembaga baru untuk memberantas kejahatan ekonomi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK, hingga kini belum menunjukan progres yang menggembirakan.

Selain tindak pidana korupsi, ada berbagai tindak kejahatan ekonomi lain misalnya, tindak pidana perbankan, pasar modal, asuransi dan sebagainya yang juga masih mengalami peningkatan.

"Kita harus merenung belasan tahun membentuk lembaga baru, kita melihat perkembangan setelah sekian lama itu nampaknya progres itu tidak terlalu menggembirakan," ujar Dian.

"Ini kita melihat progresnya sangat slow, bahkan mengkhawatirkan. Seolah-olah hampir semua jenis kejahatan ekonomi ini malah meningkat dalam kuantitas dan kualitas, persoalan tindak pidana di keuangan ini sangat-sangat signifikan," kata dia.

Baca juga: PPATK Terima 68.057 Laporan Transaksi Mencurigakan Sepanjang 2020

Oleh karena itu, PPATK menilai perlu adanya penyempurnaan dari berbagai sisi mulai dari peraturan, pengawasan, hingga penegakan hukum.

Penyempurnaan itu, menurut Dian, penting untuk segera dilakukan secara menyeluruh guna memerangi kejahatan-kejahatan khususnya di bidang ekonomi.

"Tetapi konteksnya hari ini, dua RUU itu menurut kita sangat penting sebagai legal infrastructure yang akan memungkinkan Indonesia menyambut masa depan lebih baik," tutur Dian.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Nasional
Menkes: Testing Sebanyak-banyaknya, Jangan Takut Kasus Covid-19 Terlihat Banyak

Menkes: Testing Sebanyak-banyaknya, Jangan Takut Kasus Covid-19 Terlihat Banyak

Nasional
Pemerintah Pastikan Transparansi Informasi soal Vaksin AstraZeneca

Pemerintah Pastikan Transparansi Informasi soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Satgas Covid-19: Pemudik Balik dari Daerah Zona Merah dan Oranye, Diminta Karantina Mandiri

Satgas Covid-19: Pemudik Balik dari Daerah Zona Merah dan Oranye, Diminta Karantina Mandiri

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong: Harga Vaksin, Tarif Penyuntikan, hingga Efikasi 78 Persen

Vaksinasi Gotong Royong: Harga Vaksin, Tarif Penyuntikan, hingga Efikasi 78 Persen

Nasional
Tuntutan Penjara terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Megamendung-Petamburan

Tuntutan Penjara terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Megamendung-Petamburan

Nasional
Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 Meningkat, Keterisian RS di Sumatera Relatif Tinggi

Kasus Aktif Covid-19 Meningkat, Keterisian RS di Sumatera Relatif Tinggi

Nasional
Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Nasional
Dilaporkan Para Pegawai KPK ke Dewan Pengawas, Ini Komentar Indriyanto

Dilaporkan Para Pegawai KPK ke Dewan Pengawas, Ini Komentar Indriyanto

Nasional
Hari Ini, Sidang Gugatan Praperadilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Hari Ini, Sidang Gugatan Praperadilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Nasional
Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Nasional
Cek Kedisiplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

Cek Kedisiplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

Nasional
Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X